Sulut- Pembahasan Pansus Laporan Kerja Pertanggung Jawaban ( LKPJ) TA 2017 dengan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara,Jumat ( 13/4/18)Malam, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut,sangatlah menarik bagaimana tidak
Dilihat dari penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Femmy Suluh soal jumlah Tenaga Lepas Harian (THL).
Dari data yang dipaparkan, jumlah THL di Pemprov Sulut berjumlah 4. 891 orang, dengan perincian 3. 031 THL tersebar di 40 SKPD sisanya Guru dan Tenaga Pendidikan berjumlah 1.860, Pemprov menghabiskan anggaran untuk pembayaran gaji para THL ini dalam setahun sekira Rp. 150 miliar.
Mendengar penjelasan dari Kepala BKD, beberapa anggota Pansus sangat terkejut karena jumlahnya terbilang banyak.
“Jangan sampai melonjaknya jumlah THL ini karena ‘balas budi’ namun karena kebutuhan,” ungkap beberapa anggota
Selain itu anggota pansus Amir Liputo mengungkapkan bahwa, mereka tidak masalah untuk penambahan ini hanya saja ini benar- benar harus selektif karena mengikuti kemampuan keuangan kita.
” contoh dinas perhubungan sangat membutuhkan tenaga tapi hanya 19 orang saja, sementara di tempat-tempat lain, misalnya di dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 37orang semesti di dinas ini yang tidak perlu banyak orang,”pungkas Liputo
Sebaiknya untuk THL ini menyarankan kepada pemerintah untuk kita lihat lagi.
” kalau memang ini harus pertahan saya sepakat cuma harus ada pengenjotan PAD atau pengamatan di sektor-sektor lain, supaya juga mengurangu beban kita memvayar THL, karena ini sudag terlanjur di terima karena ini kita tidak harus memutuskan sepihak, misalnya pengematan di makan,minum, penghematan di perjalanan-perjalanan dinas dan di operasional-operasional, satu tahun kita harus mencari untuk membayar ini,”jelas luputo
Kalau ada indikasi THL itu di terima di atas 50tahun itu menjadi pertanyaan juga
” itu tidak optimal, jadi pertanyaan saya adalah di tengah kesulitan kita di anggaran ini pemerintah lewat SKPD masing-masing menerima THL ini dan angka cukup seknifikan saya berharap pak gubernur sudah memikirkan darimana sumber pendapatan untuk membayar ini, saya berharap tidak ada terkesan dengan balas jasa, mudah-mudahn tidak karena dan saya justru kuwatir pak gubernur tidak mengetahui akan hal ini, kan teknis ini tidak di ketahui gubernur,”tutupnya
Sementara itu, Sekprov Edwin Silangen yang hadir dalam pembahasan membenarkan jumlah THL tersebut.
” Mereka masuk melewati tes dan di tempatkan di SKPD karena sesuai kebutuhan. Meningkatnya jumlah THL juga disebabkan karena adanya moratorium pengangkatan ASN,” ujar Silangen. (Ika)