TOMOHON – Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur menghadiri dan mengikuti rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/02/18).
Dalam pemaparannya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengingatkan para kepala daerah di Sulut agar memiliki kebanggaan terhadap jabatan yang dipercayakan rakyat. Disamping itu, harus membentengi diri supaya tidak terbersit niat untuk melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.
“Dalam program Kosurga atau koordinasi, supervisi dan pencegahan, KPK mendorong supaya para kepala daerah mempunyai keberanian serta ada kemauan untuk melaksanakan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jangan sampai ada niat untuk melakukan korupsi. Kesempatan ada disekeliling kita, tetapi niat harus diarahkan ke arah yang baik,” kata Panjaitan.
Lanjut dikatakan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah dan Pimpinan DPRD di Sulut harus pula memiliki kemauan dan kemampuan sehingga praktek-praktek korupsi dapat dihilangkan jangan sampai yang marak terjadi didaerah lain jadi disini.
Sementara itu ketua DPRD Kota Tomohon mengatakan DPRD terus konsisten melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah kota Tomohon agar upaya maupun praktek-praktek korupsi dapat dihindari bahkan dihilangkan.
“Sebagai wakil rakyat kami tetap selalu komitmen menyelamatkan uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah,” tutur wenur.
Hadir sebagai pembicara diantaranya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuni, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili Deputi bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Negara Drs Gatot Darmasto dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif, serta para kepala daerah se-Sulut. (denny)
