TOMOHON, (speednews-manado.com) – Bertempat di Istana Negara Presiden RI Joko Widodo Jumat (08/3) mengumpulkan para Kepala daerah , mulai dari Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia yang baru saja terpilih pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) langsung pada 09 Desember 2015 lalu termasuk Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak dan Wawali Syerly Adelyn Sompotan.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir agar memaksimalkan penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jokowi mengingatkan agar dana yang telah dialokasikan pemerintah daerah agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan ini karena adanya uang yang mengendap sekitar Rp 183 triliun.
“Uang APBD mandek di bank berapa, di kota ini mandek berapa, saya tahu semua. Tadi pagi saya cek uang di bank daerah milik APBD sebanyak Rp 183 triliun. Besar sekali,” tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Dijelaskannya bila dana tersebut digelontorkan lebih cepat untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah, maka efeknya sangat besar. Terutama untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan sejak tahun lalu.
“Coba itu tadi, kalau muter di masyarakat betapa cepat ekonomi kita,” imbuhnya. Tahun lalu, Jokowi menuturkan persoalan yang sama juga terjadi. Sampai akhirnya, Jokowi mengumpulkan kepala daerah agar dana tersebut segera dicairkan kepada masyarakat.
“Tahun kemarin sampai Rp 282 triluun mandek di bank sekian bulan setelah saya gedor baru. Itu masalahnya mulai proyek di akhir tahun, ini jangan diteruskan,” ujar Jokowi. Jokowi seraya mengingatkan kepada kepala daerah yang baru menjabat, agar tidak mengikuti pola lama pemerintahan daerah sebelumnya. Layaknya pemerintah pusat, reformasi struktural harus dijalankan.
“Kepala daerah baru tolong dipahami, jangan sampai kena arus birokrasi kita, anda harus reformasi semua sehingga pertumbuhan ekonomi daerah baik di awal tahun. Kalau ngak ada uang keluar dari APBD awal tahun, ekonomi nggak jalan,” paparnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, presiden menginginkan agar kepala daerah hasil pilkada serentak harus punya sikap dan garis pembangunan yang sama dengan apa yang menjadi program Nawacita. Jokowi juga menginginkan ada sinergi pemerintahan pusat dengan pemerintahan provinsi/kota/kabupaten, yang gubernur, bupati dan walikotanya mempunyai janji kampanye.
Tjahjo menegaskan ada tugas penting sudah disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu dan sering diulang, menata peraturan daerah (perda).
“Tugasnya hanya dua melakukan penataan, memotong habis sejumlah perda-perda, pergub (peraturan gubernur), perbupati(peraturan bupati) yang bertentangan dengan UU di atasnya maupun perizinan, mudah-mudahan dua bulan selesai,” kata Tjahjo.
Sampai saat ini, kata Tjahjo, perda-perda terus di-update, mana saja yang akan dihapuskan. Perda yang double akan digabungkan. Lalu, kalau ada yang baru. Perda yang lama dihapuskan.
“Sudah kita panggil semua biro hukum daerah, sudah dibahas bersama. Nggak perlu kajian, nggak perlu evaluasi, ini menghambat (sudah jelas),” katanya.
Pada kesempatan ini Walikota Eman di damping Wawali Sompotan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tomohon akan terus bersinergi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan anggaran yang ada.
Tentu akan mengikuti paradigma tentang anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun provinsi karena paradigm pemerintahan sekarang tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelum-sebelumnya.
“Pramono menyebutkan pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis, maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program. Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah,” kata Walikota JFE didampingi Wawali Syerly Adelyn Sompotan.
(DENNY POLUAN)