TOMOHON, (speednews-manado.com) – Konflik sosial merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di Indonesia. Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi konflik sosial tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2016 di Ball Room Hotel Bidakara, Jakarta Senin, 7 Maret 2016.
Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan mengikuti Rakornas yang hanya berlangsung sehari ini dan dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depdagri, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA. Rakornas kali ini mengambil tema “Evaluasi Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 serta Pemantapan Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016“.
Wakil Walikota Sompotan begitu antusias mengikuti kegiatan ini sambil mengatakan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Tomohon dalam kegiatan ini sangat penting dan strategis. Terkait penanganan konflik sosial dan rencana aksi yang optimal dalam penangan konflik sosial. “ Tentu kami sangat berharap konflik sosial takkan terjadi di Kota Religius Tomohon yang masyarakatnya terdidik, taat pada ajaran agama dan patuh pada pemerintah,” Harap Wawali .
Pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia bertujuan untuk memantapkan dan merumuskan langkah-langkah konkret pelaksanaan aksi terpadu penanganan konflik sosial 2016. Dalam arahannya, Sekjen Yuswandi A Tumanggung menyampaikan bahwa Tim Terpadu penanganan konflik sosial ini akan bekerja secara berjenjang mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota mengingat konflik sosial ini harus mendapat perhatian khusus karena secara langsung dapat menghambat jalanannya pembangunan di Indonesia.
“Kami berharap melalu Rakornas ini akan terbangun kesepahaman dan keterpaduan visi, misi, dan persepsi serta strategi dalam mengantisipasi dan menangani konflik sosial. Saya juga meminta agar kesepahaman selama ini yang telah terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terus terjalin dengan baik sehingga aksi penanganan konflik sosial bisa berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran,” Tutur SAS.
Selanjutnya Dirjen Politik Pemerintahan Umum Soedarmo saat membawakan materi mengatakan bahwa dalam mengatasi konflik, intinya perangkat yang dimainkan adalah tim terpadu ini, disamping peran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Tim terpadu harus bisa memenej dengan baik semua permasalahan yang muncul.
Sekecil apapun persoalan yang ada di daerah harus dapat di perhatikan dan dicarikan solusi yang terbaik. Kalau kepemimpinan Bupati, Walikota kuat maka semua persoalan di daerah dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ditambahkannya bahwa yang harus ditangani yaitu pencegahan, pemberhentian, pemberian pasca konflik. Karena Bupati, Walikota adalah Ketua Tim Terpadu dalam Penanganan Konflik sosial di wilayah kerjanya masing-masing.
Wakil Walikota Sompotan yang hadir pada Rakornas ini, turut didampingi kepala Badan Kesatuan Bangsa Tomohon Drs. Paulus Roring. Para bupati, walikota di Sulawesi Utara yang hadi diantaranya Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Tetty Paruntu, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, Bupati Kepulauan Kabupaten Sangihe, H.R. Makagansa, Penjabat Wali Kota Bitung Drs Jhon Palandung dan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulut, Edwin Silangen.
Kegiatan ini diawali dengan laporan Dirjen Politik dan PUM Soedarmo dan sajian materi dari Panglima TNI, Asops Kapolri, Deputi II BIN, Deputi I BNPT dan ditutup secara resmi oleh Mendagri Cahyo Kumolo SH. (DENNY)