TOMOHON – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak.CA menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas pengendalian inflasi 2019 bersama Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kabag Ekonomi dan Pembangunan Vonnie Montolalu SPd di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (24/07/19).
Walikota mengatakan keikutsertaan pada rakor pengendalian inflasi adalah bentuk sinergitas dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah yang selalu mengacu pada perekonomian nasional.
Oleh karena itu peran masing-masing kepala daerah sangat penting dan strategis melalui topangan masyarakatnya,” tutur walikota dua periode tersebut.
Rakornas dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Acara ini diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan tema ‘Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif’.
Tema tersebut diangkat dengan mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah dan selaras mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Rapat dipimpin langsung oleh Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan menteri kabinet terkait.
Wapres Jusuf Kalla pada kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga inflasi agar terjadi keseimbangan ekonomi. Ia mengibaratkannya dengan tekanan darah.
Dalam pengendalian inflasi, JK juga mengatakan perlunya memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan. Untuk itu dia menekankan agar kepala daerah bisa menjaga keseimbangan inflasi dengan bersinergi. “Bapak-bapak gubernur, bupati, Walikota jaga harmoninya ini. Karena untuk menjaga, dibutuhkan sinergi,” pinta JK.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan kualitas penurunan inflasi dan juga stabilitas inflasi dalam 4 tahun terakhir masih di atas 3%. Per Juni 2019 inflasi berada angka 3,28% yoy. Pencapaian tersebut masih di rentang sasaran nasional.
Adapun inflasi yang cukup bergelojak tahun ini ada di sektor pangan, di mana pada 2018 berada di angka 3,39% (yoy) yang kemudian pada Juni 2019 di angka 4,91% (yoy). Sementara itu inflasi inti masih terjaga dengan laju 3,07% di 2018 dan 3,25% per Juni 2019 (yoy). Untuk inflasi yang diatur pemerintah (administered prices) menunjukkan penurunan 3,36% di 2018 menjadi 1,89% per Juni 2019.
“Ke depan pemerintah daerah semakin berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan menyiapkan inovasi pengendalian inflasi. pembangunan jalan desa perlu dibangun sehingga pusat pendukung produk saling terhubung langsung,” ungkap Darmin.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada tim pengendali inflasi di tingkat daerah (TPID) baik untuk provinsi maupun kab/kota. (denny)
