MANADO- Ramainya kunjungan warga korban bencana banjir Manado tahun 2014 ke Gedung wakil rakyat untuk mempertanyakan mengenai dana bantuan korban banjir disikapi serius oleh anggota komisi D, Markho Tampi.
Menurut Tampi, adanya kesimpang siuran dalam pendataan korban bencana banjir Manado 2014 dari Verifikator tim Kelompok Kerja (Pokja) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado yang bertugas menjadi penyebab ramainya kedatangan warga ke gedung wakil rakyat ini.
“Tim Pokja harus bertanggungjawab dengan data yang mereka buat. Bukankah mereka yang turun langsung ke lapangan untuk mencari data korban banjir?,” ucap Tampi.
Ditambahkannya, dalam pendataan di lapangan, verifikator dari tim pokja ini seharusnya bekerjasama dengan pihak Kelurahan dalam hal ini Kepala Lingkungan (Kaling/Pala).
” Seharusnya libatkan pihak kelurahan dalam mencari data di lapangan. Kepala Lingkungan pasti mempunyai data warganya yang menjadi korban banjir di wilayahnya. Soal berhak tidaknya korban mendapat bantuan, itukan sudah ada kriterianya. Tugas verifikator hanya mendata korban,” ujarnya.
Diketahui, saat kegiatan turun lapangan (turlap) komisi D DPRD Manado Jumat, (3/3/2017) lalu ke Kelurahan Karame Kecamatan Singkil, Tim Komisi D DPRD Manado menemukan adanya warga yang menjadi korban akan tetapi namanya tidak terdata sebagai penerima bantuan.
“Kami menyampaikan kepada pihak yang terkait untuk didata kembali, dengan catatan, pada saat pendataan harus didampingi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Polisi , sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh warga, agar tidak ada lagi masalah,” tutupnya.
(emmanuelbudi)