TOMOHON – Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2013 lalu telah beberapa kali melakukan spending review untuk menekan inefesiensi penggunaan anggaran di tingkat kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kecenderungan yang terjadi menurut penelitian Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yakni masih banyaknya pemerintah daerah yang membuat perencanaan anggaran secara tidak matang dan terkesan hanya asal buat. Jika praktek tersebut terus dilakukan maka dampaknya tidak akan bagus kepada daya efektivitas dari instrumen fiskal untuk mencapai tujuan nasional.
Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Aula Kantor Walikota Senin(27/3).
Untuk itu kata SAS selaku Wakil Walikota Tomohon, menugaskan kepada TEPRA Kota Tomohon dan seluruh perangkat daerah agar menambahkan perhitungan angka gini rasio yakni koefesien gini untuk seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang telah diperintahkan.
“Saya pun menyadari kita samua disibukan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta adanya penambahan pola pelaporan keuangan dan pekerjaan tambahan lainnya, namun marilah kita mengatur dengan baik waktu kerja, mendahulukan pekerjaan yang prioritas sehingga kita samua dapat mewujudkan mekanisme pelayanan kerja keras, kerja cerdas dan keras tuntas,” ujar SAS.
Ditempat yang sama Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi Selaku Ketua Tim EPRA dalam sambutannya mengatakan sasaran kegiatan ini untuk pengawasan atas realisasi anggaran belanja daerah Kota Tomohon periode bulan januari-februari 2017.
Kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh menambahkan diingatkan kepada 43 SKPD untuk realisasi penyerapan anggaran dapat sesuai dengan target yang diberikan.
Tampak hadir Inspektur Kota Tomohon Ir Djoike Karouw MSi Selaku Wakil Ketua EPRA, Asisten Kesejahteraan Rakyat Dra Truusje Kaunang, Asisten Perekonomian Roni Lumowa SSos MSi, Asisten Umum Novi Politon, dan jajaran pemerintah Kota Tomohon.
(denny/humas)
