TOMOHON – DPRD Kota Tomohon dipimpin Wakil Ketua Youddy Moningka SIP mengadakan kunjungan lapangan dalam rangka menindaklanjuti hasil hearing atas keluhan masyarakat kelurahan Kamasi Tomohon Tengah terkait pembangunan menara di Kelurahan Kamasi, Selasa (19/9/17).
DPRD mengharapkan agar supaya ada tindaklanjut dari hasil hearing yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh DPRD, dengan mengundang masyarakat bersama perintah kelurahan dan pengembang untuk bersama-sama membicarakan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul akibat pembangunan tower tersebut.
“Radiusnya harus didata dulu, yang terjangkau hanya 25 Meter jadi untuk melakukan pertemuan nanti yang diluar dari radius 25 Meter tak perlu diundang dan itu sesuai dengan aturan, dan dalam pertemuan nanti akan ada notulen terkait pembicaraan dan itu akan menjadi bahan dari kami, dan mudah-mudahan saat berembuk nanti bisa dapat jalan keluar,” ujar Wakil Ketua DPRD Youddy Moningka.
Ketua Komisi III Ladies Fransiska Turang menjelaskan beberapa hari lalu DPRD sudah melaksanakan hearing, yang terundang disitu juga ada tim dari BKPRD, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat yang mengeluh terkait pembangunan menara tersebut.
Terkait hal tersebut kata Turang, DPRD sudah menyampaikan kepada Lurah dan Camat untuk mengkomunikasikan kembali dengan pihak-pihak keluarga yang kena dalam radius sekian meter (21-25 meter) sesuai dengan tinggi dari menara tersebut.
“Hari ini kami mengcrosscek apakah dari lurah dan camat sudah menindaklanjuti hasil hearing DPRD dan tim terkait. Dalam kesempatan ini kami meminta kepada lurah dan camat untuk menghitung tepatnya radius berapa meter, menara berapa meter dan mendata kembali masyarakat yang masuk didalam radius ini, kemudian diundang untuk berkomunikasi dengan baik bersama pihak pengembang dan pemerintah kelurahan setempat supaya hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan persoalan yang dikeluhkan pihak-pihak tertentu bisa diselesaikan dengan musyawarah,” ujar Turang.
Jimmy Wewengkang Ketua Komisi I menambahkan sebagai anggota DPRD tentu sangat konsen mengenai hal ini, disisi lain pemerintah mengajak supaya hadir investasi di Kota Tomohon tapi disisi lain masyarakat harus dilindungi.
“Jadi menurut kami dari sisi engineering kalau selama struktur bangunan ini tidak memenuhi syarat, tentu tidak masalah, kami juga harus lihat dari sisi masyarakat. Dan kalau dari sisi engineering mengenai signal yang menjadi keberatan pihak tertentu sebenarnya itu tidak masalah. Kita lihat perkembangan sekarang tower-tower itu makin kecil dan banyak juga yang terletak dibangunan-bangunan, jadi tidak ada salahnya juga,” jelas Wewengkang.
Kami harapkan ini tidak menjadi preseden yang buruk, tentu sudah ada kajiannya, karena kalau berbicara mengenai struktur tentu selama itu ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pasti aspek-aspek teknis sudah dikaji betul,” tandasnya.
Terkait dengan pengaruh terhadap petir Wewengkang menjelaskan bahwa kontraktor yang membangun menara tersebut harus diawasi benar, baik dari pemerintah maupun konsultan pengawas, jadi setelah penagkal petir dipasang harus dicek seberapa jauh itu bisa menahan petir, dan kalau belum harus diperbaiki.
“Jadi memang, khusus kontraktor seperti itu tentu ada design khusus penangkal petir, jadi berbeda dengan yang ada dirumah-rumah,” pungkasnya.
DPRD mengharapkan agar supaya ada tindaklanjut dari hasil hearing yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh DPRD, dengan mengundang masyarakat bersama perintah kelurahan dan pengembang untuk bersama-sama membicarakan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul akibat pembangunan tower tersebut.
Hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD diantaranya Ketua Komisi I Jimmy Wewengkang, Ketua Komisi III Ladys Turang, Sekretaris Komisi II Maria Pijoh, ST, Sekretaris Komisi III Erens Kereh, Anggota Komisi II Cherly Mantiri, SH dan dari pemerintah dihadiri oleh Sekretaris Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang, Camat Tomohon Tengah, Sjerly Bororing, Lurah Kamasi Femmy Melo dan masyarakat sekitar. (denny)