MANADO – Pernyataan anggota DPRD Kota Manado Jurani Rurubua alias JR terkait dana insentif rohaniwan mendapat tanggapan dari sesama anggota DPRD Kota Manado Jeane Laluyan.
Srikandi PDIP ini menilai pernyataan JR tersebut tidak tepat malahan diduga memojokan pemerintah AARS.
Menurut Laluyan, dimasa Covid 19 begini, Pemerintah Kota Manado di bawah arahan Andrei Angouw dan Richard Sualang masih menyisihkan dan Rp 2,1 Milyar untuk Dana Rohaniwan. Dengan pernyataan dari Ibu sesama anggota dewan JR di podcast salah satu media di Manado menurutnya itu sama saja mendiskreditkan kinerja pemerintah AA-RS yang sekarang ini tengah bekerja untuk rakyat Kota Manado.
Kaban Baguna PDI Perjuangan Manado ini menjelaskan, JR harus membedakan mana yang Bantuan Sosial (Bansos) dan mana yang Dana Insentif.
“Harus bedakan mana Dana Sosial dan mana Dana Insentif. Saya pun sudah berkoordinasi dengan BKSUA dan Kesra mengenai masalah ini, dan saya mendapat penjelasan yang jelas dan masuk akal, karena ini bentuknya dana Insentif bukan Bansos,” ujarnya.
Penjelasan dari BKSUA dan Kesra menurut Laluyan sudah jelas, bahwa Dana Rohaniwan yang diberikan itu berbeda karena situasi jarak, dan intensitas pelayanan yang berbeda.
“Jadi, besaran berbeda karena situasi, jarak, dan intensitas pelayanan berbeda, maka daripada itu dana yang diterima oleh para rohaniwan berbeda. Berdoa saja, jika ekonomi sudah membaik, saya juga orang yang pertama akan mengusulkan bantuan sosial ke tempat ibadah dimaksimalkan. Semoga ini tidak menjadi salah kaprah antara rohaniawan ke pemerintah,” pungkasnya.
Laluyan menyarankan JR untuk sebaiknya berkoordinasi dengan Kesra dan BKSUA terkait hal ini, agar menurutnya tidak menjadi polemik di mata masyarakat.
“Anggota Dewan JR sebaiknya berkoordinasi langsung dengan Kesra dan BKSUA agar ini tidak menjadi bola panas yang membuat keresahan di masyarakat,” tutupnya. (**denny)
