TOMOHON – Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menghadiri City Sanitation Summit atau CSS XIX AKKOPSI Tahun 2019.
Diketahui, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) mengggelar City Sanitation Summit (CSS) ke XIX Tahun 2019 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dari tanggal 23-25 September 2019.
Kegiatan AKKOPSI ini dalam rangka pencapaian target nasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk 100 persen untuk akses air minum dan sanitasi, dan mendorong advokasi, promosi serta kampanye pembangunan sanitasi di indonesia
Wawali Syerly Adelyn Sompotan mengatakan kegiatan ini adalah ajang bagi seluruh pimpinan daerah baik Bupati,Walikota, Wakil Walikota dan Wakil Bupati untuk kepedulian bagi penanganan dan pengelolaan Sanitasi, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Drainase. Untuk menjamin kesehatan produktivitas dan kreativitas masyarakat.
“Di tempat ini seluruh seluruh Bupati,Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati bersama-sama berbagi informasi dan solusi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan air minum 2019, Pengelolaan sanitasi yang baik didalamnya pengelolaan sampah dan limbah yang berdampak luas bagi masyarakat,” kata SAS.
Acara AKKOPSI ini dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Selasa (24/9/19).
Bambang Brodjonegoro yang juga memberikan pemaparan tentang Kepemimpinan Daerah sebagai kunci sukses pencapaian RPJMN 2020-2024 dan SDGs Goal 6 mengatakan bahwa banyak kepala derah yang mementingkan pembangunan fisik saja, sehingga tidak memprioritaskan tentang sanitasi, air minum bersih penanganan limbah.
“Indonesia berada di peringkat ketiga, negara dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan, (BABS) setelah India, masih 10 persen penduduk indonesia yang terbiasa BABS yang artinya lebih dari 25 juta warga indonesia yang buang hajat sembarangan,” ujarnya.
“Untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kita harus mulai menjadikan sanitasi dan Air minum sehat, sebagai landasan kita untuk membaiki tingkat kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.
Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki akses layanan hunian layak aman dan terjangkau, termasuk pengentasan kawasan kumuh, pengelolaan sampah yang terpadu, akses air minum aman dan terjangkau, peningkatan akses sanitasi layak dan menghentikan perilaku BABS di tengah masyarakat serta pengurangan air limbah tidak diolah, ulasnya.
“Potret sanitasi dan air minum kita saat ini masih rendah, karena itu di kepemimpinan bapak Jokowi yang kedua ini, kami dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung hal ini, dan bantuan untuk daerah pun sudah banyak kami anggarkan di tiap kementerian,” tutupnya.
Turut hadir Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Tri Dewi Virgianty, Direktur Pengembangan PLP Kementerian PUPR, Prasetyo, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Jambi, Syarif Pasha. (denny)
