TOMOHON – Pemerintah daerah wajib melakukan desentralisasi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja pemerintah daerah termasuk diantaranya adalah pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan PNSD yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Infromasi Penggajian PNSD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 di Aula Megfra Tomohon, Selasa (4/7)
“Untuk mencapai pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD yang ideal dan tertata baik disadari bukanlah hal yang mudah, khususnya Pemerintah Kota Tomohon untuk mengelola berkisar 2.728 PNS, sehingga untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta menunjang pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD maka PT Taspen (Persero) mengembangkan sistem informasi manajemen gaji (simgaji) yang diberikan gratis kepada pemerintah daerah, dimana simgaji ini berfungsi untuk pengelolaan gaji PNS pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota dan dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan up to date,” jelas Eman.
“Aplikasi ini juga memiliki beberapa keunggulan yaitu cleansing data BKN, Multi-User, Backup data terjamin dan Maintance dilakukan oleh PT Taspen sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaan data sekaligus menjaga keakurasian data yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah,” urai nya
Walikota Tomohon JFE memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Manado beserta jajarannya dan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (Kaban BKEUDA) Kota Tomohon beserta jajarannya yang telah berupaya bahkan telah memprakarsai akan kegiatan ini sehingga boleh terselenggara.
Ia juga berharap kepada peserta bimtek agar informasi dan pembelajaran yang didapat dalam bimbingan teknis selama tiga hari ini akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya pengelola keuangan perangkat daerah khususnya pengelolaan gaji PNSD.
Dalam materinya Walikota menjabarkan tentang struktur penggajian yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan umum, pembulatan ratusan rupiah, iuran pemda dan potongan gaji.
Dijelaskannya juga tentang alur proses pengajuan SPP gaji dari Perangkat Daerah ke SKPKD lalu ke Bank dan langsung ditransfer ke rekening PNS.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc dalam materinya menjelaskan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dipaparkannya bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan “Keuangan daerah berada di tangan walikota yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan Kepala perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah,” ujar Lolowang.
Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Manado Muhardi SE mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan nya menggunakan simgaji Taspen.
“Perlu diketahui aplikasi simda Taspen ini dapat menyajikan data secara cepat, mudah dan akurat, sehingga menghasilkan output yang valid dan up to date, dalam 3 hari ini kita akan mengupas tuntas untuk cara penggunaannya,” jelas Muhardi.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendesentralisasi pengelolaan sistem penggajian PNS kepada perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tomohon.
“Ini juga untuk memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan perangkat daerah tentang sistem penggajian PNSD dan memberikan pelatihan kepada operator simda gaji perangkat daerah dalam mengoperasikan sistem informasi penggajian PNSD,” jelas Mogi.
Disela-sela kegiatan, Walikota Tomohon didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon menyerahkan secara simbolis Surat Penyediaan Dana, Gaji dan Tunjangan Semester II TA 2017 kepada penerima.
Tampak hadir para pejabat Pemkot Tomohon dan para peserta bimtek terdiri dari PPK perangkat daerah, Bendahara Pengeluaran perangkat daerah dan Operator Simda Gaji. (Denny)
