Minsel – Bertempat diruang rapat gedung Pemkab Minahasa selatan (minsel) Senin (3/10/16), Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) mengumpulkan seluruh pejabat lingkup Pemkab Minsel untuk rapat. Tujuan diadakan rapat untuk menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuang (BPK) RI perwakilan Sulut, atas pelaporan aset daerah Kabupaten Minsel yang masih amburadul bahkan tidak jelas.
Wabup Wogkar ketika di wawancarai usai rapat mengatakan, tujuan dari pertemuan dengan kepala SKPD untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK, dimana dari 2 daerah di Sulawesi Utara yang masih memiliki masalah aset daerah, kabupaten Minsel merupakan salah satu di antaranya.
“Untuk menyelesaikan akan hal ini, seluruh pimpinan SKPD diminta memasukkan daftar aset masing-masing SKPD. Ini bertujuan agar dapat diketahui aset mana yang masih bermasalah serta kendala apa yang dihadapi sehingga penyelesaiannya mengalami hambatan. Bersama kita mencari jalan keluar ataupun solusi yang baik agar masalah aset ini boleh selesai,” katanya.
Lanjutnya, memang salah satu penyebab mengapa Minsel masih meraih opini WDP dari BPK pada tahun 2016 untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2015, karena masih banyak aset yang pelaporan masih belum jelas.
“Dengan adanya evaluasi serta tindakan penyelesaian yang menyangkut aset daerah ini, tahun 2017 nanti, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta pelaporan aset sudah tak ada kendala dan diterima oleh BPK,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Sekda kab minsel Drs.Danny rindengan, Para pimpinan SKPD Minahasa selatan.
(Hezkyliando)