SULUT,(speednews-manado.com)—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Jems Tuuk, meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, terkait adanya laporan untuk proses pengurusan pensiun seringkali dipersulit.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Sulut, Jems Tuuk, dalam rapat pembahasan LKPJ Pansus DPRD Sulut bersama BKD Provinsi Sulut, Rabu,(13/3/16), diruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Menurut Tuuk, Laporan ini sudah sering diterima oleh Komisi I DPRD Sulut. Ini ada dugaan grativitasi dalam pengurusan pensiunan, karena untuk memperlancar pengurusan harus ada uang setoran agar prosesnya mulus dan tidak dipersulit.
“ Apakah benar kalau mau urus pensiunan harus memberikan uang setoran, untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan pension,” Tanya Tuuk dalam rapat pembahasan LKPJ bersama BKD Pemprov Sulut.
Ditegaskan Tuuk, kalau pekerjaan itu bisa dipermudah buat apa dipersulit.
“ Atau mungkin sengaja dibuat susah, agar mendapat uang setoran untuk diproses lebih cepat,” pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, bahwa pihaknya menjamin tidak ada staff di BKD Provinsi, yang meminta uang untuk memperlancar proses pensiun.
“Kalau pun ada yang melakukannya, kami akan melaporkan dan sanksinya akan berat,” paparnya.
(friska tewu)