TOMOHON, (speednews-manado.com) – Dalam rangka meningkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2016.
Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak merupakan salah satu Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu yang ikut dalam pembekalan ini. Kegiatan ini dipusatkan di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan.
Pembukaan kegiatan yang akan belangsung hingga Minggu (25/4/2016) diikuti 92 Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH dari seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, Jum’at (22/4/2016).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan beberapa hal, seperti sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.
“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun,” pesan Tjahjo seraya meminta para Kepala Daerah (KDH) atau siapapun tidak menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu dengannya. Termasuk melalui keluarga. Tetapi langsung melalui staf resminya.
Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi antar KDH dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik. Ia berharap minimal Kepala Daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal KDH nya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti,” ujarnya.
Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil baik itu oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan KDH.
“Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK agar KDH diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil,” ungkap Tjahjo.
Selanjutnya Walikota Jimmy F Eman SE Ak mengatakan bahwa pelaksanaana Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) dilakukan sebagai wadah pembekalan bagi kepala daerah karena itu orientasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Agar Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati mengerti dan paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,seperti kata Mendagri,” ujar Eman.
Eman menilai, sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang selalu dihasilkan adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah pusat. Tak hanya para kepala daerah, Kemendagri juga akan melakukan pembekalan serupa yakni pelatihan dan pembekalan kepada para istri kepala daerah. OKPPD dilaksanakan dengan 2 angkatan.
Angkatan pertama yaitu yang mengikuti orientasi pada 21 hingga 25 April 2016 dan angkatan kedua akan diselenggarakan pada 18 hingga 22 Mei 2016. Tema kali ini adalah
“Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Nawacita,” ujarnya.
Hadir sebagai pemberi materi dalam kegiatan ini antara lain dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kementerian JFEPUPR, Kemenkes, TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, PPATK, dan Badan Ekonomi Kreatif.
(DENNY POLUAN)