Liando : Penetapan Pilkada Manado 17 Februari 2016 Perlu kajian komprehensif.
MANADO,(speednews-manado.com)—Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado, masih menjadi topic terhangat. Karena hingga saat ini masih belum mendapatkan kata sepakat antara penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sebagai penyandang dana, kapan tanggal pelaksanaannya meski KPU Manado telah menetapkan tanggal 17 Februari 2016.
Melalui Dialog Publik yang digelar oleh Wadah Juranlis Online Manado (Jarod), yang bertemahkan ‘Partisipasi Masyarakat dan Ormas Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Keamanan Menjelang dan Pasca Pilkada Manado’. Yang menghadirkan Narasumber Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor dan Pengamat Politik Pemerintahan,DR Ferry Liando serta dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Kadis Kominfo Bernard Waworuntu dan Kabag Humas Franky Mocodompis mewakili undangan dari Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring yang tidak hadir saat itu, boleh mendapatkan solusi.
Ketua KPU Manado Jusuf Wowor dalam dialog tersebut, mengajak seluruh warga kota manado. Agar boleh bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, pada pilkada manado.
Menurutnya, pihak KPU dengan sungguh-sungguh mendorong agar pelaksanaan pilkada manado 17 Februari 2016, bisa terlaksana dengan sukses dan lancer. Namun untuk terlaksananya pilkada dengan sukses, terletak pada ketersediaan anggaran.
“ Untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada Manado digelar terletak pada anggaran. Jika tidak ada anggaran, maka Pilkada tentu terhenti, nah untuk itu setelah berkoordinasi dengan Pejabat Wali Kota Manado, kami akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan berkonsultasi bersama ke Kementerian Dalam Negeri. Semoga ada petunjuk yang jelas,” ujar Wowor saat menjadi narasumber dalam dialog public yang digelar oleh Jarod, Selasa (02/02/16) di Hotel Aston Manado.
Sementara itu Pengamat Politik Pemerintahan DR Ferry Liando yang juga tampil sebagai narasumber mengungkapkan, pihaknya tidak punya beban untuk mengatakan sesuatu demi suksesnya pilkada manado karena dirinya bukan simpatisan salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Manado.
“ Penetapan pilkada manado pada 17 Februari 2016, itu perlu kajian komprehensif. Kualitas Pilkada perlu dipikirkan masyarakat sebagai pemilih, untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Begitu juga pentingnya kita menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, dengan menggerakkan semua komponen berkompeten,” ujar Liando.
Ditambahkannya , penetapan Pilkada Manado yang dilanjutkan tahun 2016, maupun yang dilaksanakan nanti pada 2017 sepertinya kedua pilihan ini beresiko, jika ditinjau dari aspek UU Pilkada Serentak.
“ Karena, sesuai aturan hanya ada 2015, 2017, bahkan seterusnya secara berkala, sehingga untuk Kota Manado ini perlu dikaji dengan baik pelaksanaannya. Dimana pertimbangan pentingnya adalah Pilkada dilaksanakan disuatu daerah sesuai dengan masa periodesasi kepemimpinan, sehingga bila ada daerah tertentu terlewatkan dari tahun yang ditetapkan, maka akan berdampak pada pelantikan itu berarti secara dejure tidak ketemu tahunnya, alasan Pilkada Serentak terbantahkan,” tutur Liando.
Diketahui dialog public tersebut, dihadiri oleh Wartawan,LSM,serta para undangan yang hadir.
(romel nayoan)