TOMOHON, (speednews-manado.com) – Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penerapan Akuntasi Berbasis Akrual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Dian Ball Room Hotel Ciputra Jakarta Senin (21/12/15).
Rakorev ini membahas peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.
Juga peran BPKP dalam
penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasis Akrual) pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Se-Indonesia Timur dengan undangan Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Dinas Keuangan.
Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Sjafrudin Mosii SE MM selaku uditor Utama KN VI BPK RI dengan pemateri Sekjen Depdagri Dr Ir Yuswandi A Temenggung MSc MA.
Pelaksanaan Rakor ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual guna menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya Manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah, antara lain: Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah.
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik.
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
Oleh karena itu Langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual adalah Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam jumlah yang cukup dan kualitas memadai, dengan cara meningkatkan kompetensi
melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi.
Menyiapkan dan/atau menyesuaikan sistem aplikasi akuntansi yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
Pengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2016 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual.
Dalam rangka efektifitas pemberlakuan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP & Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Pemda mengalokasikan anggaran dalam
APBD TA 2016 untuk mendanai kegiatan seperti inventarisasi asset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
Pelaksanaan kapasitas peningkatan SDM bagi pemerintah daerah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kemendagri yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya atau perguruan tinggi yang memiliki peminatan,spesifikasi bidang ekonomi/keuanga daerah atau
Pusat Pengembangan Akuntasi (PPA) yang dapat mempertimbangkan regional efektivitas.
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Penerapan SAP Berbasis Akrual wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016.
Segera ambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi; Komitmen (KDH dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
Tomohon adalah daerah yang telah memperoleh opini WTP harus secara berturut-turut dan wajib untuk dipertahankan terus.
Dalam kegiatan ini Walikota turut didampingi Sekretaris Daerah DR Drs Arnold Poli SH MAP, Inspektur Ir.Djoike Karouw, MSi, Kadis Keuangan DR Juliana D Karwur MKes MSi. (Denny)