MANADO,(speednews-manado.com)—Penundaan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado periode 2015-2020, yang seharusnya di gelar serentak pada, Rabu (09/12/15) akhirnya gagal. Ini menandakan system demokrasi di Negara Republik Indonesia lebih khusus di Daerah Nyiur melambai Sulawesi Utara (Sulut) mengalami pengunduran sangat luar biasa, hal itu diduga kuat adanya intervensi yang luar biasa dari elit-elit politik yang ada di Republik tercinta ini yakni di negeri Indonesia.
Berbagai lapisan masyarakat Kota Manado menilai, penundaan Pilwako Manado yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni KPU membuat lesu proses demokrasi bagi masyarakat yang ada di Kota Manado. Lihat saja dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut periode (2015-2020), yang digelar belum lama ini angka Golput di Kota Manado sangat tinggi.
Tokoh Masyarakat Kota Manado Didi Sjafi’I mengungkapkan, bahwa penundaan Pilwako Manado menandakan bahwa Pejabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Soni Sumarsono sedang diuji loyalitasnya terhadap kepentingan warga Manado.
Menurut politisi senior ini, penundaan Pilwako Manado membuat warga manado kecewa, hal itu bisa kita lihat dengan angka Golput yang tinggi di Kota Manado pada Pilgub Sulut yang baru digelar beberapa hari lalu.
” Jangan sampai Pejabat Gubernur Sulut Pak Soni Sumarsono dinilai gagal hanya karena penundaan Pilwako Manado ini, harusnya ini tidak perlu terjadi Penundaan. Apalagi, Pilwako ditunda tanpa ada informasi dan rapat yang dilakukan KPU Manado bersama para pasangan calon Wali Kota Manado. Sehingga KPU mengabaikan proses demokrasi, mestinya keputusan diambil secara demokratis, kami berharap Pejabat Gubernur mampu memberi solusi atas penundaan Pilwako Manado ini,” tegas Safi’i.
Lanjut Sjafi’i, pihaknya sebagai salah seorang Tokoh Masyarakat di Manado mengharapkan, Penjabat Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono agar boleh menjadi teladan bagi warga Manado untuk berdemokrasi yang baik, serta boleh memberikan pendidikan atau pembelajaran politik yang baik bagi warga Manado.
“ Ini sangat penting untuk dilakukan oleh Pak Sumarsono dalam menjaga netralitas dan profesional dengan menunjukkan sikap sebagai Gubernur Sulut. Untuk mendorong agar penyelenggaraan Pilwako Manado di tahun 2015 ini tidak lagi tertunda, setelah terjadi penundaan, pada Rabu (9/12/2015).Karena bagaimana pun penundaan Pilwako Manado sudah mencoreng nama baik semua stakeholder di daerah ini, tidak hanya KPU. Nah, untuk sekarang dan kedepannya kami meminta beliau bisa menyelamatkan wajah daerah ini, dengan tidak lagi melakukan penundaan Pilwako Manado dengan alasan apapun,” pungkas Didi Sjafi’i.(romel)
