TOMOHON, (speednews-manado.com) – Seluruh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) se-Indonesia menghadiri Temu Bakohumas dan komunitas tingkat Nasional 2015 di Surabaya pada 17-19 November 2015.
Di hari kedua pelaksanaan kegiatan ini kembali menampilkan para narasumber yakni Tim Komunikasi Presiden, AA GN Ari Dwipayana yang membawakan materi tentang Sinergi Kelembagaan Komunikasi Publik dan Komunikasi Presiden.
Dwipayana menekankan pada arahan presiden yakni Sadar Media dengan menunjukkan Kerja keras dan kinerja pemerintah kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsi.
“Sinergikan konten atau informasi, baik secara fertikal dan horizontal.Gesture ;perhatikan ekspresi, sesuai nilai-nilai luhur, preferensi nasional dan global dalam menyampaikan pesan,” Kata Dwipayana.
Lanjutnya,penekanan juga pada amplifikasi & influencer yakni sebarkan dan libatkan serta komunikasikan dengan para ahli secara regular untuk memperbaiki konten kebijakan dan penyetaraan pandangan sejak dini.
“Melalui arah baru komunikasi publik yang memenangkan persepsi, politik adalah persepsi. Legitimasi: fungsi Government Public Relations (GPR) memiliki peran penting dalam mewujudkan pemahaman publik dan dukungan publik terhadap pemerintah,”Jelasnya.
Diuraikan lagi,Public Trust; mampu mengelola informasi dengan cepat, berkualitas, dan akurat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
“Dan yang terakhir Capturing ; menampilkan kondisi,capaian, kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi riil, “fuji film”; menampilkan seindah warna aslinya,” Pungkasnya.
Selanjutnya Freddy H Tulung yang adalah tenaga asistensi Menkominfo Bidang Komunikasi Publik menegaskan bahwa Humas Pemerintah melakukan Komunikasi Publik dengan Pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan kebijakan Pemerintah.
Guna menindak lanjuti Inpres No. 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dimana Pemerintah melalui Kemenkominfo yang menjalankan program Komunikasi Publik guna efektivitas pelaksanaan humas pemerintah.
Meningkatkan kepercayaan publik (public trust) melalui diseminasi kebijakan dan program pemerintah (apa yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan) untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan Membangun sistim informasi dan komunikasi yang teritegrasi melalui Alur Kerja dan Mekanisme Humas Pemerintah.
Melalui Humas Pemerintah tentu diharapkan revolusi mental dapat terus disosialisasikan dengan memulainya dalam kementerian dan lembaga lewat setiap program guna meningkatkan pelayanan publik melalui cara yang positif diiringi tiga nilai yang diinternalisasi melalui Integritas, Kerja Keras, dan gotong Royong.
“Program ini diharapkan menjadi revolusi mental yang harus dipraktekkan dalam menjalankan tugas kehumasan di wilayah kerja masing-masing, dengan Selalu berpikir positif, Berkomunikasi dengan rakyat (dua arah), Melibatkan rakyat, Mengubah informasi rumit menjadi sederhana, Kreatif dalam menyampaikan, Terbuka dalam menerima feedback, Kritik dan masukan adalah hadiah untuk kita agar menjadi lebih baik serta Bekerja cepat dan responsif,” Jelasnya.
Ditempat yang sama, Kasubag Humas Djufry Rorong S Sos yang mengutip penyampaian Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifulloh Yusuf menjelaskan bahwa nilai integritas yang tinggi harus mampu mengembalikan jati diri humas pemerintah sebagai abdi negara yang terpercaya.
Mengedepankan etos kerja ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa humas pemerintah merupakan abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh.
“Nilai gotong royong untuk menegakkan eksistensi humas pemerintah sebagai motor penggerak pengelolaan komunikasi publik bersama pemangku kepentingan serta komunitas masyarakat lainnya, seperti yang dicontohkan Presiden Joko Widodo,”Ujar Rorong.
Pada pemaparan Direktur Komunikasi Publik Tulus Subardjono yang menguraikan seputar Jabatan Fungsional Pranata Humas yang pada nantinya mendukung terselenggaranya penyampaian pesan, informasi dan Komunikasi dalam kegiatan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Dimana Humas Pemerintah membutuhkan Demokratisasi, Revolusi Teknologi Informasi: penetrasi internet, kecepatan pertukaran informasi, Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan Otonomi Daerah, Peningkatan Literasi Media serta Perlunya pesan tunggal pemerintah.
Subardjono juga mengatakan pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan serta kesejahteraan Aparatur Humas Pemerintah.
“Humas Pemerintah melaksanakan tugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun dengan pelaksanaan komunikasi langsung kepada publik dan media (termasuk media sosial),” ungkap Subarjono.
Lanjutnya lagi yaitu,berupaya Menjangkau kelompok masyarakat di daerah konflik, tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan.
Hal ini membutuhkan Kemampuan untuk memberikan informasi publik dengan menggunakan format media yang beraneka ragam, lebih cepat, dan lebih sering.
“Ingat, bahwa sangat penting mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah dengan cara yang benar dan tepat mengatakannya,” Tandasnya.
Selanjutnya mengenai kesejahteraan petugas humas, Pemerintah Kota Tomohon sendiri telah mengupayakan agar pekerja Humas dan Protokol mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) di tahun yang akan datang karena kata Asisten Pemerintahan & Kesra Dra Truusje Kaunang beberapa waktu lalu. (Denny)