SEKRETARIAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan (Bandiklat) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, menggelar Bimbingan Tekhnis (Bimtek), Selasa (4/07/17).
Bimtek yang bertujuan guna Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Sulawesi Utara dan digelar di hotel Gran Mercure Harmoni Jakarta, dibuka oleh Kepala Badan SDM Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris DPRD, Bartolomeus Mononutu dan jajarannya.
Dalam Bimtek itu, Wakil ketua DPRD Marthen Manopo bahkan terang-terangan menyatakan ketidaksabarannya. Alasannya, PP 18 harus segera diterapkan karena dalam waktu dekat DPRD akan membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2017, dimana penyesuaian anggaran harus dilakukan.
Manopo juga mempertanyakan, apakah pada penerapannya harus menunggu Peraturan Daerah (Perda) baru atau Perda yang direvisi.
“Apalagi kan, PP 18 harus diterapkan maksimal tiga bulan sejak ditetapkan,” tandas dia.
Koordinator Wilayah III Kemendagri, Sumule Tumbo SE MM dalam penjelasannya saat membawakan materi Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Kegiatan Reses DPRD, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan Permendagri.
“Tapi untuk Permendagri hanya Menteri dan Tuhan yang tahu,” jawab dia pesimis.
Sementara Ketua DPRD, Andrei Angouw SE dalam penjelasannya mengatakan bahwa penerapan PP 18 akan menunggu Permendagri.
Namun menurut politisi PDIP itu, DPRD akan membahas penambahan tunjangan anggota dewan dalam APBD-P 2017.
“Kalau Permendagri kan hanya untuk klasifikasi kemampuan daerah. Tapi untuk penerapannya harus ada Perda, yang kini sedang disiapkan oleh Pemerintah Propinsi,” kata Angouw.
Pihaknya berharap, penambahan tunjangan bagi anggota dewan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(Ikha)