Minut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune J.E. Ganda, S.E., MAP., M.M., M.Si. dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, S.H., M.H. menjadi Pilot Project pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam upaya menjaga efisiensi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan rapat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengkonsolidasikan e-Katalog pada Pengadaan Barang dan Jasa, pada Senin 18 Maret 2024.
Bupati Joune J.E. Ganda, S.E., MAP., M.M., M.Si. mengatakan, “Pada dasarnya, Konsolidasi Pengadaan sudah kami lakukan sejak tahun 2022, namun beda metode yakni penggabungan paket sejenis pada Pengadaan Langsung (PL), Tahun 2024 ini akan dilakukan Konsolidasi melalui e-Katalog. Pengadaan Barang/Jasa memiliki peranan vital dalam pembangunan nasional, dan untuk memastikan nilai manfaat yang maksimal (value for money), pengaturan yang efektif diperlukan, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018”, ujar Bupati Joune Ganda.
“Melalui asas value for money, tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan hasil yang optimal dari setiap anggaran yang dialokasikan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, dan biaya”, tukas Bipati Joune Ganda, yang telah memperkenalkan rencana tersebut sejak tahun 2022, dan kini akan mengimplementasikannya melalui e-Katalog.
Dalam rapat tersebut membahas terkait komitmen Minahasa Utara guna melaksanakan konsolidasi e-Katalog, menjadikannya sebagai Pilot Project di Indonesia.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, tetapi juga merespons rekomendasi KPK terkait indikator MCP KPK.
Turut hadir dalam rapat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengkonsolidasikan e-Katalog pada Pengadaan Barang dan Jasa ini menandai langkah progresif dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan efektif untuk kepentingan daerah, berbagai instansi terkait, diantaranya Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kabag, Camat, Kepala Puskesmas dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Minahasa Utara.
(enol)