Bupati Joune Ganda Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2021 Kepada BPK Perwakilan Sulut

Minahasa Utara469 Dilihat
Bupati Miahasa Utara Joune Ganda SE Menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi, CA., CFrA., CSFA 

 

Minut – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, S.E. menghadiri kegiatan Penyampaian dan Penyerahan Serentak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jln. 18 Agustus No.98 Manado, pada Jumat, 18 Maret 2022.

Penyerahan Serentak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E., Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw, Perwakilan BPK Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., dan seluruh kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, S.E. didampingi oleh Pjb. Sekda Minahasa Utara Drs. Rivino Dondokambey dan Inspektur Minahasa Utara Umbase Mayuntu, menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga:  PSPD Nelayan di Likupang Dua Menjual BBM Bersubsidi Tanpa Meminta Surat Rekomendasi Yang Berlaku

Sebelumnya Bupati Minut Joune Ganda dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menandatangani berita acara serah terima LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2021.

Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi, CA., CFrA., CSFA mengatakan kegiatan ini sekaligus sebagai entry meeting pemeriksaan terperinci LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara dan kinerja LFAR Provinsi yang mulai dilaksanakan 21 Maret 2022

“Semoga seluruh pemerintah daerah Se- Sulawesi Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2021,” tutur Karyadi.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, “Sebagai Kepala Daerah sudah menjadi tugas dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Semoga Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Mudah-mudahan semua program Pemerintah Daerah dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat”, ujar Gubernur Olly Dondokambey.

Baca juga:  PSPD Nelayan di Likupang Dua Menjual BBM Bersubsidi Tanpa Meminta Surat Rekomendasi Yang Berlaku

(enol)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Speed News Manado di saluran WHATSAPP