
TOMOHON – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Wakil Wali Kota Syerly Adelyn Sompotan menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi terintegrasi 2019 di wilayah Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh KPK RI di Rudis walikota Tomohon, Selasa (23/04/19).
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.AK.CA dalam sambutannya merasa bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Kota Tomohon sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
Eman berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih khusus bagi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih maksimal, mulai dari mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah.
“Marilah menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi sehingga tujuan pembangunan nasional maupun daerah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran,” ungkap Eman.
Pada kesempatan tersebut Walikota dan Wawali Tomohon memberikan cinderamata kepada KPK RI dan kepada 8 Pimpinan kabupaten/Kota lainnya yang hadir.
Sedangkan materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni 1. Hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara, capaian MCP masing-masing kabupaten dan kota yang dilampirkan pemateri KPK RI.
2.Sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019. Selanjunya 3. Penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah.
Materi yang disampaikan sesuai dengan perangkat kerja yang terkait dan termuat dalam Run Down acara yang telah disampaikan. Materi lainnya yakni perencanaan APBD, Manajemen ASN, Kapabilitas APIP dan PTSP.
Survei Penilaian Integritas (SPI) ada 4 yakni Pemerintah Provinsi, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolmong Utara. Begitu juga dengan peringkat capaian 2018 Pemprov, Pemkab dan Pemkot. Dialog dan sesi tanya jawab seputar pengawasan, penegakan hukum, program berjalan dan capaian hasil masing-masing kabupen dan kota.
Turut hadir pimpinan tim pencegahan komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Budi Waluya SE. MBA., Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH., Koordinator KPK RI Wilayah Sulawesi Utara Ibu Irawati bersama rombongan KPK RI
Dan dihadiri juga oleh Bupati Minahasa Ir. Royke Roring MSi, Bupati Mitra James Sumendap, SH, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar, SH., Wakil Bupati Sitaro John Palandung, SE., Sekdakab Minut Ir. Jemmy Kuhu, MA, Sekdakot Bitung DR. Audy Pangemanan, Sekdakab. Sangihe Edwin Roring, SE. ME, Sekdakab Talaud Ir. Adolf Binilang dan 9 Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Tim KPK RI memberikan materi mengenai Monitoring Centre of Prevention (MCP). Dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan evaluasi mengenai Capaian MCP 2018, membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019. (denny)