
TOMOHON – Komisi III DPRD Kota Tomohon melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Caroll Senduk, SH didampingi juga Wakil Ketua Youddy Moningka SIP, Syeni Supit (Wakil ketua Komisi), Erens Kereh (Sekretaris Komisi ), Janny Watulangkow (anggota) dan Dortje mandagi (anggota komisi).
Adapun materi dari kunjungan kerja ini yaitu terkait Pengendalian Penyakit menular khususnya DBD. Kunjungan kerja diterima oleh dr Murni Naibaho selaku kepala seksi penyakit menular, Rabu (21/0/19).
“Maksud dari kunjungan kerja ini yaitu memperoleh informasi dari dinas kesehatan terkait langkah langkah apa yang dilakukan dalam rangka mengendalikan dan memberantas penyakit DBD,” ujar Wakil Ketua DPRD Caroll Senduk SH.
Seperti diketahui, Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu Penyakit mematikan yang menyerang manusia dewasa ini. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk Demam Berdarah (aedes aegypti), Indonesia tercatat sebagai salah satu Negara yang merupakan Daerah endemis penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue. Hampir seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia terjangkit Demam Berdarah dengue setiap tahun.
Demam Berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi menular karena vector penular/ Induk nyamuk Demam Berdarah Dengue yang sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB), dan tidak sedikit mengakibatkan kematian.
Penyakit ini bersifat musiman, terutama pada musim hujan yang memungkinkan vector penular/ induk nyamuk (aedes aegypti dan aedes albopictus) yang hidup dan berkembangbiak dengan baik pada genangan air bersih, Ancaman serangan DBD secara nyata masih terus berlangsung.
Sehingga menjadi salah satu masalah Kesehatan masyarakat yang serius, karena angka kesakitan DBD pada semua kelompok umur melebihi 20/100.000 penduduk dengan angka Kematian diatas 1% sejak pertama kali ditemukan di Indonesia Tahun 1986. permasalahan DBD tidak hanya berdampak pada masalah klinis individu yang terkena DBD.
Tetapi juga berdampak pada kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat sehingga penanganannya tidak hanya diselesaikan oleh Sektor Kesehatan saja, namun peran aktif berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dan DPRD dan seluruh masyarakat. (denny)