TOMOHON – Semua Kepala Perangkat Daerah (PD) wajib memenuhi semua berkas dan dokumen yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut dalam pemeriksaan nanti. Setiap Kepala perangkat daerah kooperatif dengan Tim BPK untuk memenuhi dokumen-dokumen yang di minta.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE,AK saat memberikan arahan dalam rapat dengan seluruh kepala perangkat daerah sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LKD) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tomohon di Rudis Walikota, Senin (4/2/19).
Wali Kota Eman menegaskan agar semua perangkat daerah melengkapi semua dokumen dan berkas yang dibutuhkan dalam pemeriksaan nanti. Wali Kota Eman mengharapkan agar dapat meraih dan mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan sehingga meraih WTP untuk ke enam kalinya.
“Menyambut pemeriksaan ini maka para kepala Perangkat Daerah tidak keluar daerah, kecuali hal yang sangat sangat penting dan mendesak dan kesempatan mengecek dan melengkapi berkas digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Eman.
Dijelaskannya, Tim BPK RI Provinsi Sulawesi Utara nantinya akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 35 hari yang akan di mulai tanggal 6 Februari 2019.
“Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara akan turun dan memeriksa dokumen-dokumen yang telah disampaikan ke masing-masing perangkat daerah sesuai format terlampir sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemeriksaan,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut secara bergantian Sekda Ir.H.V Lolowang, M.Sc, Inspektur Kota Ir.Djoike Karouw, M.Si dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus E. Mogi juga menginformasikan dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam pemeriksaan nanti sehingga memperlancar pelaksanaan kegiatan ini.
Kegiatan ini dihadiri para Asisten, seluruh kepala Perangkat Daerah bersama para bendahara penerimaan dan pengeluaran. (denny)
