JAKARTA – Kementerian Sosial kembali menghelat Rakornas PKH (Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Mensos Idrus Marham tersebut mengangkat tema “Social Justice For All” yang dihelat di Hotel Grand Sahid, Jaya jln.Jend Sudirmab Kav.86 Jakarta Pusat, Kamis (3/5/18).
Pemerintah Kota Tomohon melalui Wakil Wali Kota Syerly Adelyn Sompotan (SAS) didampingi Kepala Dinas Sosial dr Jhon Lumopa turut menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut.
Wawali SAS saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan tujuan kegiatan rakornas PKH tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
“Adanya sinkronisasi program antara Kementerian social, Kementerian Pendidikan,Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan karena PKH ini menyangkut akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya,” ujar wawali sosialita ini.
Wawali berharap bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan social kepada masyarakat miskin.
“Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin,” jelasnya.
Lanjutnya, tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
“Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan,” kata Sompotan
Di kota Tomohon jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga harapan ini tahun 2018 mencapai 4332 KPM.
“Pemerintah berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan Program ODSK di Provinsi Sulut dan program prioritas yang tertuang dalam visi misi walikota dan wakil walikota Tomohon,” pungkas Wawali dengan segudang talenta ini
Hadir sebagai Nara sumber perwakilan dari mentri sosial,perwakilan mentri keuangan,perwakilan dr menteri koordinator PPN/kepala Bappenas,perwakilan dari menteri Pendidikan dan kebudayaan dan perwakilan menteri Kesehatan. (denny)
