MANADO – Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan diundang sebagai pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional Ilmu Pemerintahan di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado Sulawesi Utara, Kamis (12/4/18).
Dalam pembahasannya, mantan Gubernur Sulut ini membahas tentang membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.
Seminar bertema Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat ini dalam rangka memajukan tata kelola pemerintahan desa.
Sebelum seminar kegiatan ini juga mengadakan International Conference On Goverment Leadership and Social Science (ICOGLASS), dan workshop penulisan artikel di jurnal international dengan pemateri Prof Agus Setyo Muntohar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Rangkaian dalam kegiatan seminar nasional ini merupakan pertemuan tahunan yang diadakan dosen yang tergabung Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).
Kegiatan seminar nasional tahun ini bekerjasama dengan jurusan ilmu pemerintahan Fispol Unsrat. Adapun peserta yang mengikuti seminar yakni para dosen dari ADIPSI serta mahasiswa dari berbagai universitas di Manado.
Selain Mangindaan, turut hadir Sutoro Eko Yunanto dari staf ahli Kemendes serta James Sumendap, Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2013-2018 sebagai pembicara seminar nasional hari ini.
Dalam seminar nasional tersebut, Mangindaan akan mensosialisasikan empat pilar MPR RI dalam tata kelola pemerintahan agar kemudian dapat diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik dan sejahtera.
Diketahui, Politik Dinasti berkembang pesat di era Pilkada dan Otonomisasi Daerah, terlebih khusus di Sulawesi Utara. Pemimpin dan aparatur yang dipilih berdasarkan kekerabatan, kekeluargaan, kolusi.
Bahkan tim sukses yang notabene tidak memiliki kompetensi dibidangnya sehingga menjadikan daerah tersebut tidak berkembang dan maju serta mengesampingkan Merit System dimana kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. (Rusdi)
