Sulut- Kunjungan Kerja (Kunker),Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua di DPRD Provinsi Sulut, Rabu(18/04/18) di ruang VVIP DPRD Sulut. kunker ini di terima oleh Anggota DPRD James Tuuk.
Kunjungan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Papua ini dalam rangka pembuatan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) DPRD Provinsi Papua sehingga mengadakan konsultasi ke DPRD Sulut, dalam pembentukan Ranperda di papua tentang penyelenggaraan keagamaan
“Kita ingin melihat disini bagaimana penanganan apabila kita tahu sering terjadi konflik di tengah masyarakat yang di picu oleh masalah keagamanan, kita ingin tahu secara jelas bagaimana penanganan pengelolah konflik di sulut seperti apa dan kami juga ingin tahu di sini ada regulasi yang mengatur itu secara khusus, mungkin ada sebuah perda yang ada di sulut. Ternyata di sulut tidak memiliki itu tapi mengedepankann itu di atur lewat badan koordinasi antar umat beragama yang di kelolah kesra langsung,” Jelas Koordinator tim BAPEMPERDA Stevanus Kaisebo
Lanjutnya, kalau ini sangat baik, dan ini sangat menyambyt baik bisa bertemu dengan teman-teman anggota dewan yang ada di provinsi Sulut,
“Dengan masukan-masukan yang kami terima ini kami rasa kami perlu akan tingkatkan lagi kembali, bagaimana kita membangun komunikasi antara parah tokoh-tokoh umat beragama, sehingga bisa terbentuk satu pengertian yang sama sehingga terselesaikannya semua tidak harus duduk tapi kita bisa komunikasikan dengan sebuah penyelesaian, juga di papua untuk konflik paling besar itu masalah tolikara, dan sementara ini bisa baik-baik saja.yang kemarin ada persolan soal rumah ibadah, terjadi gesekan tapi bisa terselesaikan, soal pembangunan rumah ibadah yang komplein soal menara mesjid lebih tinggi dari menara gereja tetapi semua bisa di komunikasikan dengan baik dan puji Tuhan syukur bisa teratasi dan tidak terjadi apa-apa.Dan ini mungkin kita harus atur regulasi lagi,”Tutupnya
Sementara itu, Ir Julius Jems Tuuk dalam tatap muka mengatakan bahwa, terkait dengan penanganan konflik, Sulut lebih mengedepankan pada komunikasi. Dimana lewat Biro Kesra telah memprogramkan FKUB.
“Jadi ketika terjadi gesekan, BKSAUA akan melakukan komunikasi terkait dengan apa yang menjadi pemicu. Karena, di dalam BKSAUA sendiri pengurusnya sendiri terdiri dari para tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sulut” tandasnya.(ika)