TOMOHON – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Gedung DPRD Kota Tomohon Sabtu(5/8/17).
WaliKota dalam pendapatnya mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan inisiatif dari DPRD sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Dijelaskannya, tertib pembentukan peraturan daerah perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus dirancang dan dibahas, untuk itu sesuai ketentuan pasal 63 UUD no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa ranperda dapat berasal dari DPRD maupun Kepala Daerah dengan adanya bentuk inisiatif dari DPRD mencerminkan keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah.
Tujuan dikeluarkan PP no 18 tahun 2017 untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga, juga untuk mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas produktivitas, kinerja DPRD, dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
“Untuk itu pemerintah Kota Tomohon berharap rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan juga nantinya akan diakomodir dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017,” ujar Eman.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir Miky Wenur didampingi Wakil Ketua Caroll Senduk SH dan Wakil Ketua Youddy Moningka SIP.
Tampak hadir Anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh dan jajaran pemerintah Kota Tomohon. (denny)