TOMOHON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Auditorium Kantor Wali kota Palu, Sulawesi tengah, Selasa (11/4)
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Satgas Korsup pencegahan korupsi KPK RI, yang dipimpin oleh Tommy Murtono. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau progres rencana aksi, program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan daerah-daerah yang telah melakukan MoU dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi.
Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnama “Pasha” dalam sambutanya mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan transparansi.
Dalam waktu dekat KPK akan mengunjungi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan MoU, untuk melihat secara langsung progres dari rencana aksi yang telah dilaporkan sebelumnya.
KPK mengapresiasi Pemkot Tomohon yang telah menunjukkan progres seperti telah mulai dibangunnya Kantor Pelayanan Terpadu, Pelaksanaan e-Musrenbang dan e-Proposal, Pengadaan Infrastruktur TIK dan Penyiapan Regulasi-regulasi dalam rangka pelaksanaan e Government.
Pada kesempatan tersebut KPK juga mengharapkan kepada Pemkot Tomohon agar semua pengurusan izin-izin harus sudah dilimpahkan ke DPMPTSP paling lambat bulan Mei 2017. Aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum launching.
Pemerintah Kota Tomohon melalui Staf Ahli Wali Kota bidang Ekonomi Pembangunan Albert Yani Tulus SH, pada kesempatan itu melaporkan progres Pemkot Tomohon, terkait penganggaran keuangan, sistem pelayan terpadu satu pintu, pelaporan LHKPN, rencana sosialisai grativikasi bagi SKPD dan studi banding terkait Kesejahteraan Pegawai.
Pada kesempatan tersebut Staf Ahli Wali Kota Yani Tulus mengundang daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir pada pelaksanaan TIFF bulan Agustus mendatang.
Di sela-sela kegiatan, rombongan Pemkot Tomohon diundang oleh Wakil Wali kota Palu ke ruang kerjanya, membahas tentang konsep pelaksanaan e goverment masing-masing daerah dan sekaligus secara resmi mengundang Pemkot Tomohon untuk hadir dalam Festival Palu Nomoni yang akan dilaksanakan bulan September mendatang.
Turut hadir pada kegiatan ini Asisten III, Kepala Badan BKPPD, Kepala Dinas DPMPTSP, Sek Keuangan, Sek Bappelitbangda, Sek Kominfo beserta staf. (denny/humas)
