SULUT- Menjelang berakhirnya masa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulut tahun 2016, masih ada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang masih rendah dalam penyerapan anggaran.
Hal tersebut di sampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw saat memimpin Rapat pimpinan, Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang di selenggarakan Jumat (16/12/2016), bertempat di ruang rapat Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.
10 SKPD yang masuk daftar realisasi rendah diantaranya adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perlengkapan, Sekretariat Daerah, Dinas ESDM, Biro Umum, RS Ratumbuinsang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Budaya dan RS Noongan.
Pada kesempatan tersebut Wagub menanyakan langsung kepada para Kepala SKPD alasan lambatnya penyerapan anggaran mengingat saat ini sudah memasuki masa akhir penggunaan anggaran tahun 2016. Para Kepala SKPD menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga lambat menyerap anggaran dan berjanji akan menyelesaikan tepat waktu.
Wagub mengingatkan kepada para kepala SKPD untuk segera menyelesaikan semua penggunaan anggaran tepat waktu dan tidak didapati permasalahan.
“Semua harus tetap bekerja On the Track, jangan lagi ada masalah, jika ada temuan nanti oleh BPK siap bertanggung jawab,” tegas Wagub
Diketahui dalam Rapim EPRA tersebut target realisasi APBD Sulut telah mendapai 75 persen, dimana realisasi belanja tidak langsung 92.3, belanja langsug 66.76 persen dan belanja barang jasa 66.19 persen.
(emmanuelbudi)