SULUT–Terkait penjelasan oleh Badan Pengelola Keuangan tentang selisih anggaran (Silpa), dalam pembelanjaan pegawai di mana ada kenaikan pertambahan belanja pegawai sekitar 98℅ di tahun 2017.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Ayub Ali, Mempertanyakan mengenai masalah beban total belanja, dan angka-angka yang di sampaikan itu apakah masih taksiran atau sudah final.
” Berbicara anggaran harus betul-betul secara real, kalau kita hanya buat taksiran sebagai anggota Banggar saya tidak setuju karena ini uangnya rakyat,” Ungkap Ayub Ali Kamis (10/11/16).
Menurutnya, Dari tahun ke tahun hutang ini muncul, tapi ini tidak ada laporan dari tim TAPD mengenai realisasi pembayaran yang lalu, ini harus benar-benar terinci.
“ Jangan sampai uang di habiskan, hanya untuk permasalahan-permasalahan dan tidak mengeluarkan anggaran. Hal seperti ini kalau memang harus ke rana hukum, yah kita harus kerana hukum, dan silpa ini harus di klarifikasikan secara transparan,” tegas Ayub saat Rapat Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggran 2017.
Menanggapi hal tersebut, Sekprov Edwin Silangen mengatakan, akan memberikan daftar hutang kewajiban pemerintah provinsi
“Prediksi kita di tahun 2016 ini ada proyek fisik yang belum terbayar, ini akan di informasikan. Dan silpa yang belum di bayar dan akan di bayar di tahun 2017, ini akan di hitung langsung oleh Badan Pengelola Keuangan,”.pungkas Silangen.
(friska)