
SULUT,(speednews-manado.com)–Ratusan Sopir yang mengatas namakan Asosiasi Pengemudi Indonesia (ASPI) Rabu (24/2/16), menggelar aksi demo di jln pierre Tendean Boulevard Manado Terkait pemberlakuan jalur satu arah (One Way Traffic).
Dalam aksi demo yang dilakukan para sopir angkot menyuarakan agar pemerintah dapat mengembalikan jalur seperti biasa, karena menurut mereka, jalur One Way Traffic yang ada sekarang ini mengurangi hasil pendapatan sehari-hari para sopir “Kami sangat rugi dengan jalur one way karena pendapatan kami berkurang dan pengeluaran bahan bakar kami melebihi dari yanf biasanya” ungkap salah satu pendemo
Aksi demo tersebut didatangi langsung oleh dua Anggota DPRD provinsi Sulut yaitu Marvel Dicky Makagansa dan, James Tuuk yang keduanya merupakan anggota Dewan dari fraksi partai PDI P.
Didepan para sopir yang melakukan aksi demo, Dicky Makagansa mengatakan bahwa pemberlakuan satu jalur ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, namun kalau aturan tersebut merugikan masyarakat, kami pun akan melawan aturan tersebut.
“Aturan apapun yang dibuat, apapun itu yang merugikan masyarakat, kami akan melawan. Oleh karena itu, kami akan mengusahakan jikalau ingin berbaur dengan para sopir angkot yang ada, tentunya kami dari fraksi PDIP akan bersama-sama mendukung,” pungkasnya
Ia juga meminta perwakilan para sopir angkot untuk duduk bermusyawarah bersama-sama untuk menyelasaikan masalah tersebut.”Sekiranya jika teman2 angkot ini akan ditindak lanjuti lebih baik, maka saya mengundang 5 orang perwakilan, agar kita dapat menuntaskan masalah yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, James Tuuk mengatakan bahwa dirinya bersama Dicky Makagansa memberikan diri untuk sulut agar tidak ada aturan yang membuat rakyat sengsara,”Saya berasal dari dapil bolmong tapi saya memberikan diri saat ini untuk keluhan keluhan para masyrakat tetang jalur one way ini yang merugikan atau membuat rakyat sengsara , ada kalanya sebaiknya kita harus saling koordinasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,”pungkas james tuuk
“Saya dan bapak Dicky memberikan diri ditanah Sulut tidak boleh ada aturan, yang justru membuat rakyat sengsara. Aturan yang dibuat harus mendukung ekonomi kerakyatan ini bertumbuh,” tambahnya.
(friska)