MANADO – Sulawesi Utara patut berbangga memiliki Senator atau wakil daerah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang diakui kinerjanya.
Senator Indonesia dari Provinsi Bali Letjen Polisi (Purn) Dr. I Made Pastika, MM (Anggota DPD RI Dapil Provinsi Bali Periode 2019-2024 yang 10 tahun menjabat Gubernur Bali (2008-2013) mengakui bahwa Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP memiliki kinerja yang luar biasa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan daerah.
Menurut Made Paskita, Mantan Kepala Pelaksana Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa dirinya dengan Stefanus BAN Liow sama-sama berada di Komite II yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lainnya Tahun 1999-2022, lalu sama-sama di Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) dari Tahun 2022 sampai saat ini.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI H. Leonardy H. Dt. Bandaro Basa, S.IP,MH mengatakan dari rekaputulasi, penelitian dan penelaan kehadiran, keaktifan dan kinerja setiap masa sidang dalam sidang paripurna dan rapat alat kelengkapan, dimana Ir. Stefanus BAN Liow, MAP senantiasa mendapat kategori sangat baik (80-99%) dan kategori sempurna (100%).
Menurut Datu, panggilan akrab Senator Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat ini yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa Stefanus BAN sebagai Ketua BULD dapat menempatkan alkel yang dipimpinnya dengan tupoksi melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, dimana pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 berada pada peringkat pertama dengan kategori sangat baik (86%).
Ketika menjabat Ketua BULD pada Masa Sidang I Tahun 2021-2022, BULD berada pada peringkat kedua terbawa (60%), lalu meningkat naik pada masa sidang berikutnya yakni 76%, kemudian 80% dan akhirnya tertinggi saat ini mencapai 86% (kategori sangat baik).
Anggota DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan mendapat kepercayaan memimpin organisasi termasuk kepelayanan gereja bahkan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI bertekad dan berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan segala baik.
“Menjadi Anggota DPD RI dalam menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di atau dengan pusat adalah suatu pertanggungjawaban iman, moral dan politik,” ujar Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM Periode 2014-2018. (**)