Minut – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, S.E., MAP. menghadiri Working Group Discussion (WGD), yang digelar Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan, diselenggarakan di Hotel The Sultan Jakarta, pada Kamis, 03 November 2022.
Dalam Working Group Discussion (WGD) yang diselenggarakan Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan, membahas tentang daerah kepulauan dan upaya percepatan pembangunan Daerah Kepulauan.
Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, S.E.,M.A.P. dalam Working Group Discussion (WGD) menyampaikan dukungannya terkait percepatan pembangunan Daerah Kepulauan mengingat Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki beberapa kepulauan yang butuh perhatian serius dari pemerintah baik infrastruktur maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kami Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan terkait percepatan pembangunan Daerah Kepulauan mengingat Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki beberapa kepulauan yang butuh perhatian serius dari Pemerintah baik infrastruktur maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)”, ungkap Bupati Joune Ganda.
Lanjut dikatakannya, “Kabupaten Minahasa Utara memiliki beberapa pulau, yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata DPSP Likupang, sehingga infrastruktur perlu untuk diperhatikan mengingat kita harus siap menerima wisatawan”, tutur Bupati Joune Ganda.
Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, All Mazi dalam penyampaiannya mengatakan, “Pertemuan bersama dengan perwakilan Provinsi Daerah kepulauan bertujuan untuk menyatukan pandangan tentang sektor-sektor prioritas di daerah kepulauan serta terobosan yang dapat dilakukan dengan adanya aturan tata negara lebih kuat yaitu UU Daerah Kepulauan”, ujar Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, All Mazi.
Lanjutnya, “Diskusi bersama perwakilan Provinsi Kepulauan ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan Daerah Kepulauan sekaligus penyatuan persepsi dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah Kepulauan.
Percepatan pembangunan Daerah Kepulauan ini menjadi gerbang perubahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta pulau terluar, terpencil, dan tertinggal (3T), agar memiliki harapan baru demi kehidupan yang lebih baik”, tukas Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, All Mazi.
Perwakilan Provinsi Kepulauan yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Daerah Provinsi Kepulauan, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
(enol)