TOMOHON – Terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan konflik pertanahan, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Tomohon. Kunker tersebut dilaksanakan di Danau Linow, Selasa (29/01/19).
“PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat,” ujar Ketua Komisi II DPR RI DR. Ir. E. Herman Khaeron, MSi disela kunjungan.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian Max M. Mentu, SIP, MSi mengatakan Pemerintah Kota Tomohon sangat berterima kasih dengan adanya program ini, karena PTSL merupakan salah satu cara mempercepat bidang tanah untuk didaftarkan
“Kalau kita merujuk pada Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarian No 5 Tahun 1960, bisa dilihat bahwa sesungguhnya agraria sangat fundamental dan mendasar sebagai kebutuhan hajat hidup masyarakat Indonesia,” kata Mentu.
Agenda Pertemuan dengan Kepala Kantor BPN Kota Tomohon Christanto Bulamey, SH beserta jajaran dihadiri juga oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota DPR-RI yang hadir adalah H. Zainudin Amali, SE, MSi yang merupakan Ketua Komisi II DPR-RI, DR. Ir. E. Herman Khaeron, MSi sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, E.E. Mangindaan SIP serta para Anggota diantaranya H. KRH. Henry Yosodingrat, SH, Dwi Ria Latifa, SH, MSc, Agus Susanto, Tuti N. Roosdiono, Drs. H. Dadang S. Muchtar, Melda Addriani, EE Mangindaan, SIP, Drs. Chairul Anwar, A.Pt, Ir. Firmansyah Madanoes, MM, dan Kresna Dewanata Phrosakh. (denny)