MANADO – Mencuatnya pelaksanaan proyek yang diduga tidak transparan atau “SILUMAN” di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado, menuai kecaman aktivis Anti Korupsi Sulawesi Utara (Sulut).
Pasalnya, ada beberapa item kegiatan seperti pengadaan CCTV yang telah selesai terpasang, dan Pembangunan Gedung Kantor lantai dua di belakang Kantor Dinas PUPR Kota Manado. Dikerjakan tanpa didahului dengan surat perjanjian kontrak kerja dengan pihak ketiga.
Uniknya, Kepala Dinas PUPR Kota Manado Peter K.B Assa yang dikenal dengan seorang birokrat yang sangat berkomitmen dengan aturan, bisanya melanggar aturan main dengan mempekerjakan kegiatan tanpa diawali kontrak kerja.
“ Padahal Pak Kadis yang menegaskan, jika melakukan pekerjaan harus sesuai aturan main. Pastinya setiap kegiatan harus diawali dengan kontrak kerja, tetapi bisanya ada kegiatan yang telah dilakukan tanpa diawali surat perjanjian kontrak kerja, heran kita,” ujar sumber terpercaya yang merupakan pegawai (ASN) di Dinas PUPR Manado yang meminta namanya tidak dipublis.
Sementara itu, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut, Jim R Tindi mendesak, agar Kadis PUPR Kota Manado Bartje Assa diusut dengan dugaan adanya proyek “SILUMAN”, serta dugaan kongkalingkong atau kesepakatan di bawah meja.
Menurut Tindi, insiden tersebut merusak nama baik Walikota dan Wakil Walikota Manado sehingga perlu dituntaskan, serta oknum Kadis diberikan peringatan keras.
‘’Praktek ini sedang kami dalami, ada inkonsistensi dan dugaan kuat konspirasi yang dilakukan oknum Kadis PUPR dengan kontraktor (rekanan). Kami minta diusut ini supaya tidak menjadi teka-teki yang membuat publik tidak percaya lagi instansi Dinas PUPR Manado, tidak hanya itu kami meminta Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado turun tangan menyelesaikan hal tersebut. Karena sudah pasti ini mencoreng wajah pemimpin Kota Manado,’’ ujar Tindi dengan nada tegas.
(romel)