MANADO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Utara menggelar diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III tahun 2023 di Universitas Negeri Manado (UNIMA), Selasa (5/12/23).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani diwakili Agus Hermanto mengatakan bahwa Kajian Fiskal Regional (KFR) ini berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di Provinsi Sulawesi Utara.
Termasuk sasaran pembangunan, tantangan & potensi daerah, implementasi kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN dan APBD.
“KFR disusun sebagai pelaksanaan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist yang diharapkan semakin berperan dalam mendorong belanja yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” terang Agus.
Lagi kata Agus, sebagai salah satu output utama Kanwil DJPb selaku RCE, maka KFR perlu terus dioptimalkan agar memiliki kebermanfaatan bagi para stakeholder di daerah dalam rangka mendukung perumusan dan implementasi kebijakan fiskal dan pembangunan di daerah, termasuk para akademisi, awak media dan masyarakat secara umum.
Terkait pertumbuhan ekonomi nasional, lanjut Agus, pertumbuhan ekonomi nasional Q3 sedikit melambat ke 4,94%.
Sementara itu di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tetap kuat di atas 5%, di tengah perlambatan di tingkat global.
Neraca perdagangan menunjukkan lanjutan tren surplus sehingga sepanjang tahun ini sampai dengan bulan September 2023, Sulawesi Utara mencatatkan surplus neraca perdagangan.
Lalu, kinerja fiskal menunjukkan lanjutan penguatan ditandai dengan capaian di sektor penerimaan baik atas perpajakan, bea dan cukai, dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) relatif terkendali.
Didukung juga dengan sektor pengeluaran negara, di mana beberapa jenis belanja menunjukkan tingkat serapan yang lebih baik dari periode sebelumnya.
“Satu yang kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tingkat capaian DAK Fisik yang sampai dengan saat ini terbilang relatif rendah,” terangnya.
“Sektor riil, dengan tingkat inflasi yang terkendali, kita melihat daya beli masyarakat di Sulawesi Utara terbilang baik ditunjukkan tumbuhnya tingkat Konsumsi Rumah Tangga.
Namun demikian, menatap bulan-bulan ke depan terdapat beberapa risiko yang kiranya menjadi perhatian kita bersama, yaitu risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, risiko dalam hal tingkat penerimaan negara juga perlu menjadi dimitigasi,” tandasnya.
Untuk kinerja fiskal Sulawesi Utara, sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023 kinerja pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara relatif menunjukkan hasil yang positif.
Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan III mencapai Rp3.761,79 miliar atau 74,22% dari target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp5.068,23 miliar.
Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi terbesar dengan capaian sebesar Rp2.716,67 miliar atau sebesar 72,21% dari total pendapatan.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri sampai dengan akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp2.687,75 miliar dari target tahun 2023 sebesar Rp3.852,99 miliar, mengalami pertumbuhan negatif dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang utamanya disebabkan normalisasi penerimaan pasca kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sampai dengan triwulan III 2023 penerimaan cukai baru mencapai Rp23,29 miliar rupiah atau sebesar 0,87% dari total penerimaan pajak dalam negeri yang didominasi cukai MMEA.
Penerimaan Bea Keluar hingga periode triwulan III 2023 telah mencapai 121,12% atau Rp17,42 miliar dari target tahun 2023 sebesar Rp14,38 miliar rupiah.
Sementara itu, realisasi Bea Masuk di triwulan III 2023 mencapai Rp11,51 miliar rupiah atau 436,60% dari target sebesar Rp2,64 miliar rupiah.
Sementara di sisi belanja, sampai dengan triwulan III tahun 2023 realisasi belanja negara mencapai Rp15.181,72 miliar atau 67,81% dari pagu dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan peningkatan serapan, tercatat sudah terealisasikan Rp5.936,81 miliar (62,55%) atau meningkat 3,43% terhadap tingkat realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Transfer Ke Daerah mengalami pertumbuhan negatif 3,68% yoy dibandingkan triwulan III tahun 2022.
Realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara sampai periode Triwulan III 2023 tercatat Rp9.244,91 miliar atau 71,69% dari target dengan rincian sebagai berikut:
Dana Alokasi Umum sebesar 76,34%, Dana Bagi Hasil 50,59%, DAK Non Fisik 73,42%, Dana Desa 76,61%, DID 77,36% dan DAK Fisik sebesar 39,40%.
Pada Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III tahun 2023 yang juga dihadiri oleh sejumlah akademisi, pemerintah daerah, ISEI Manado, awak media dan mahasiswa mendiskusikan topik tematik dalam KFR yaitu ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, kesiapan daerah dalam mendukung upaya penurunan ketimpangan fiskal.
Selain itu juga membahasa upaya penanggulangan pengangguran dan peningkatan produktifitas tenaga kerja di Sulawesi Utara (**)