TOMOHON – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan pemilu partisipatif oleh media, organisasi masyarakat dan pemilih perempuan dalam rangka pemilihan tahun 2024 yang digelar di Sutanraja hotel, Minahasa Utara, Jumat (27/07/24).
Rakor tersebut resmi dibuka oleh anggota Bawaslu Sulut Stefffen Stevans Linu SS. MAP didampingi Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas, Handry Bertus Hanson dan Yossi Kristian Korah.
Stefffen Linu saat membuka kegiatan mengatakan terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif ada beberapa hal yang menjadi dasar kemudian program ini dilaksanakan oleh Bawaslu RI diseluruh Kab/Kota.
Dijelaskan Linu yang pertama berbicara terkait dengan kelembagaan kami (Bawaslu), berbeda halnya dengan teman-teman KPU bahwa jajaran kami di tingkat Provinsi, Kab/Kota bahkan Panwascam hingga kelurahan itu berbeda jumlah.
“Kalau di tingkat Provinsi ada yang 5 dan 7 jumlahnya, kalau di Sulut 5.Kemudian di Kab/Kota petugasnya hanya ada 3, sementara teman-teman KPU ada 5.Begitu juga di tingkat Kecamatan, Bawaslu ada 3 di kelurahan) desa hanya 1 . Sementara KPU lebih dari 1 dan ada juga sekretariatnya. Kalau kami hanya sampai di kecamatan ada support sistemnya,” terang Linu.
Maka dari itu, kata Linu, dari segi kuantitas Bawaslu membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang didalamnya ada Ormas, OKP, dan media serta yang terundang hari ini.
“Selain itu kenapa ada pengawasan partisipatif, artinya berbicara terkait hak konstitusional itu maka harus dimulai dari diri sendiri. Contoh di Kota Tomohon saat ini sudah selesai terkait dengan tahapan pencalonan, yang tahapannya itu lebih dulu, khususnya tahapan pencalonan yang perseorangan atau independen,” jelasnya.
Dijelaskan lagi, tahapan itu dimulai dengan pemenuhan syarat dukungan oleh yang akan berkontestasi, nah disitu jugakan masyarakat diminta data-datnya dalam hal menyalurkan hal konstitusionalnya untu memilih ataupun dipilih.
“Tadi malam juga sudah selesai tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) dimana jajaran Pantarlih atas nama KPU melakukan pencocokan dan penelitian terkait data yang di sinkronisasikan dengan data terakhir,” tandanya.
Lagi kata Linu, dalam proses coklit kami Bawaslu terlibat dalam hal mengawasi tatacara yang dilakukan KPU melalui Pantarlih. Yang diawasi adalah prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar data masyarakat bisa dicocokan.
“Untuk Kota Tomohon sudah selesai dilaksanakan dan kami sudah memintakan laporan bahwa sudah 100 persen. Untuk saat ini dari Bawaslu sementara mempersiapkan press riliss terkait dengan pengawasan Coklit. Saat ini juga kita sementara menunggu persiapan tahapan pendaftaran calon yang berasal dari Partai Politik,” pungkasnya.
Linu juga menjelaskan terkait tujuan pengawasan partisipatif dilakukan adalah bagaimana masyarakat bisa membantu Bawaslu minimal memberikan informasi awal kepada Bawaslu.
“Banyak kejadian ASN yang tidak netral sebelum adanya penetapan calon, dan itu di Kota Tomohon cukup tinggi, waktu saya di Tomohon ada sekitar 23 kasus yang kami proses penanganan yang dan 23 kasus tersebut terbuktii secara dah dan meyakinkan berdasarkan kajian dari KASN,” ucapnya.
Dirinya berharap pelaksanaan Pilkada Kota Tomohon kedepan angkanya bisa turun dari pilkada sebelumnya jangan sampai lebih, karena di Kota Tomohon beberapa waktu lalu kasusnya cukup menyita perhatian sampai ke nasional.
“Berharap dengan adanya kontribusi dari masyarakat ouput dari kegiatan ini bisa menambah wawasan terhadap seluruh melalui penyampaian materi para narasumber,” tutup Linu.
Diketahui, sebelum dibuka kegiatan sudah diawali oleh paparan para narasumber diantarnya oleh Dr Jericho Pombengi, S. Sos, M.si dan Tommy Sumakul.