MANADO – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Andrei Angouw dan dr. Richard Sualang (AARS) menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Manado di Graha Bumi Beringin Manado, Selasa (11/04/23).
Rakor ini dihadiri Sekretaris Pemerintah Kota Manado Dr. Micler C.S. Lakat S.H., M.H, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala BPS Manado, Pejabat Eselon, Para Camat, Staf Khusus Walikota, Lurah dan Ketua-Ketua Lingkungan se Kota Manado.
Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw dalam arahannya menjelaskan tentang fungsi koordinasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten kota termasuk menyampaikan soal evaluasi pelaksanaan Covid yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah sehingga bisa survive hingga saat ini.
Wagub menyampaikan tentang program-program yang sudah dilakukan pemerintah supaya survive seperti soal bagaimana menggenjot sektor pertanian dan perkebunan dengan menyampaikan tentang ketahanan pangan dan program-program lainnya.
“Soal akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dengan menjelaskan indikator-indikator pencapaiannya sekaligus memberikan contoh-contoh konkrit dilapangan. Salah satu indikator akuntabilitas adalah soal transparansi yang menjadi sangat penting dilaksanakan dalam setiap kegiatan dan kerja-kerja pemerintahan,” jelasnya.
Sementara, Wali Kota ketika memberikan arahan mengatakan bahwa pertemuan seperti rakor ini adalah dalam rangka bagaimana kita mensinergikan setiap program-program pemerintah kota.
“Kota Manado ini mau jadi bagus, mau jadi buruk tergantung kita semua. Jadi mari kita buat kota Manado menjadi semakin bagus dengan satu arah, satu pemikiran demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Angouw.
Selanjutnya Wali Kota menjelaskan tentang target-target pajak serta soal PDRB Kota Manado dengan menyampaikan capaian-capainya. “Semua hasil pajak ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota juga berharap agar semua menjadi promotor kerukunan ditengah-tengah masyarakat. Wali Kota kembali mengingatkan soal pendataan yang harus kuat dilapangan termasuk pendataan kemiskinan ekstrim yang harus dilakukan instansi teknis, lurah dan ketua-ketua lingkungan.
Untuk PJU disampaikan Wali Kota sudah sekitar 5 ribuan yang terpasang dan meminta setiap aparat menginformasikan jika ada PJU yang mati supaya cepat ditanggulangi.
Wali Kota juga menyinggung soal infomasi yang berkembang ditengah masyarakat termasuk infomasi lewat medsos yang tidak benar. Ia meminta agar berita-berita tidak benar dapat dicounter dan dinetralisir agar masyarakat memahami fakta sebenarnya dilapangan sehinggan hal yang tidak benar ini dapat dieliminir (dihilangkan).
Soal sampah, kata walikota semua harus lebih agresif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Makanya walikota selalu meminta kepada aparat untuk aktif di medsos supaya bisa menginformasikan program-program pemerintah kepada masyarakat yang luas sekaligus dapat menangkal berita-berita hoax yang berkembang.
Sensus juga diminta walikota untuk bisa dilakukan dan diindentifikasi oleh setiap Ketua-Ketua Lingkungan para tokoh masyarakat yang ada disetiap lingkungan dan kelurahan.
Wali Kota juga mewarning untuk tidak melakukan tagihan-tagihan kepada masyarakat, sebab sudah ada Lurah diberhentikan karena masalah ini. Demikian juga soal pengurusan administrasi di Capil ikut dikritisi, untuk tidak meminta-minta dana diluar ketentuan.
“Jangan ada yang jadi Calo dan melakukan pungli didalam menjalakan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” sentil Wali Kota seraya mewarning untuk para pejabat tidak memotong dana atau honor para Ketua-Ketua Lingkung. (*denny)