MANADO – Herry Arnold Kolondam, SH Legislator DPRD Kota Manado dari PDIP yang saat ini tergabung dalam Komisi IV menggelar masa reses kedua tahun 2022 di Lingkungan I Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting, Sabtu (23/07/22).
Anggota DPRD Kota Manado yang belum se bulan diresmikan dalam rapat paripurna PAW ini berasal dari Dapil IV yakni Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan.
Dalam reses pertama usai diresmikan sebagai anggota DPRD Kota Manado Herry Kolondam menerima banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tentunya adalah konstituennya di Dapil IV.
Legislator dari PDIP tersebut mengatakan, reses yang digelar ini dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat atau konstituen .
“Reses ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, masukan, saran dan saling berbagi informasi,” ucapnya.
Salahsatu aspirasi datang dari ibu Sasau Kepala Lingkungan V Kelurahan Sumompo yang bertanya terkait infrastruktur pembangunan yang ada di lingkungan V yang pada umumnya jalannya masuk lorong dan saat ini dalam kondisi rusak dan berlubang.
“Berharap anggota DPRD Kota Manado Herry Kolondam dapat menerima aspirasi saya untuk dapat diperjuangkan di legislatif nanti,” harap Sasau.
Lain halnya dengan ibu Sariani Tinungki bendahara PDIP ranting Sumompo yang tinggal di lingkungan dua Simponi ini berharap pembangunan yang sementara berjalan untuk segera ditindaklanjuti.
Dirinya juga berharap agar ada tiang listrik yang masuk karena ada beberapa ratus rumah yang saat ini hanya sambung menyambung aliran listrik tanpa menggunakan meter.
“Jadi bagaimana cara agar lingkungan kami bisa dimasukan tiang listrik, karena yang ada saat ini tiangnya hanya untuk jalan, untuk ke rumah-rumah hanya sambung-menyambung,” jelas Tinungki.
Sementara, Dedi Rundengan dari Sumompo lingkungan V mengatakan aspirasi ini sangat berguna untuk masyarakat. Diakuinya infrastruktur di Kelurahan Sumompo sebagian besar masih kurang dan masih perlu banyak diperjuangkan baik saluran maupun jalan.
Kata Dedi, di kelurahan Sumompo saat kalau hujan sedikit saja sudah banjir salahsatu akibat dari saluran-saluran yang tidak memadai.
“Untuk itu saya memohon kepada anggota dewan terhormat untuk memperjuangkan, kalau memang di Perkim sudah diusulkan dianggaran kiranya bisa diawasi untuk segera direalisasikan,” harapnya.
Dirinya juga mengusulkan agar ada pembangunan SLTA di Sumompo agar para orang tua tidak sibuk dengan zonasi. “Kiranya dapat diperjuangkan untuk pendidikan anak-anak kita di Sumompo dengan menambah satu SMAN,” tandas Wakil Ketua PAC PDIP Tuminting.
Menjawab aspirasi masyarakat, Kolondam menjelaskan terkait zonasi tentunya akan dikomunikasikan karena SLTA ini kewenangan dari Pemerintah Provinsi bukan Pemkot/Pemkab.
“Ini memang masukan atau keluhan, nanti kita lihat momennya karena ini memang rananya Pemerintah Provinsi,” kata Kolondam.
Terkait jalan yang masih rusak, kata Kolondam, kalau boleh masukan di Musrenbang diisi atau di data. Memang yang dimasukan banyak tapi ada skala prioritasnya. “Kalau memang sudah masuk skala prioritas tentunya harus dimasukan,” jelasnya.
Untuk aliran sungai di Simponi saat ini sudah dalam pengerjaan atau pengerukan, walaupun saat ini pekerjaan lagi berhenti tapi itu pasti akan dilanjutkan.
Terkait listrik yang hanya sambung menyambung dari rumah, kata Kolondam itu melanggar aturan dan resikonya bisa terjadi kebakaran.
“Caranya, masing-masing rumah itu bermohon kepada PLN, karena mau pasang meter itu sifatnya pribadi pemerintah tidak ada anggaran untuk itu, tapi kalau ada 5-6 orang yang bermohon ke PLN saya akan bantu nanti saya hubungi PLN di Perkamil. Tapi dalam kapasitas saat ini aspirasi ini akan ditampung ” terangnya.
Terkait BPJS, semua yang ada di Kecamatan Tuminting asal data itu benar tidak mampu data itu akan dilaporkan dan Pemerintah akan bertanggungjawab.
Karena baru-baru ini ada terobosan dari Pemerintah AARS. Semua yang dinyatakan tidak mampu dalam arti tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Terobosan AARS, BPJS ditalangi langsung oleh Kementrian Sosial dan Manado satu-satunya di Sulut yang ada terobosan tersebut.
“Jadinya datanya harus jelas dan akurat dan yang paling tahu adalah kepala lingkungan,” tandasnya.
Terkait infrastruktur dilingkungan, Kolndam menjelaskan ada program AARS yang 200 Juta di setiap lingkungan mari dibicarakan antara Pala, Lurah dan masyarakat dan lihat mana yang menjadi skala prioritas.
“Kalau memang sudah masuk skala prioritas harus didahulukan, yang jelas pemerintah sudah buat sedemikian rupa, 1 tahun setiap lingkungan dapat 200 Juta,” terangnya.
Diakhir reses Kolondam mengatakan semua aspirasi ataupun usulan sudah dicatat dan akan di komunikasikan nanti. (denny)