Minut – Pemerintah telah resmi menyatakan Front Pembela Islam (FPI) di bubarkan. Pemerintah menyebut FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai ormas.
Ketua Muhammadiyah Kabupaten Minahasa Utara, Subhan Tampolo mendukung pembubaran dan pelarangan FPI karena memang tak ada legalitas keberadaannya. Sikap tegas yang di ambil Pemerintah dalam penegakan hukum tersebut sangat diperlukan.
“Kami mendukung apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah terkait pembubaran FPI dan diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara agar tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang sehingga ujung-ujungya nantinya akan merugikan masyarakat sendiri”, tukas Ketua Muhamadiyah Minut Subhan Tampolo.
Tampolo menambahkan agar jangan terpancing dengan berita-berita hoax yang di buat oknum tidak bertanggung jawab, mari sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban dan selalu mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19″, tambah Subhan Tampolo.
Aktifis Muslim Minahasa Utara H. Husen Tuahuns SH mengatakan secara tegas mendukung langkah tegas Pemerintah membubarkan FPI, karena FPI sendiri tidak menggambarkan organisasi yang bisa menggerakkan norma-norma keagamaan justru mempelesetkan, kekuatiran Pemerintah juga menjadi kekuatiran kami sebagai masyarakat khususnya di Minahasa Utara, dalam Konteks Islam bahwa Islam itu pencerahan, sebagai solusi tapi bukan bagian dari konflik perlu di garis bawahi agama bukan bagian dari konflik tetapi agama bagian dari solusi”, ujar Husein.
Lanjutnya, “Kami di Islam di ajarkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah dan taat kepada Uliamri, Uliamri adalah Pemerintah jadi siapa saja harus taat kepada Pemerintah sejauh tidak mengajarkan ingkar kepada Allah”, ujar Husein Tuahuns SH.
“Sekali lagi, kami tegaskan, kami tidak setuju bahkan menolak pembentukan FPI karena tidak ada manfaat bagi kami bangsa Indonesia”, tegasnya.
(enol)