Minut – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di 270 Kabupaten/Kota, yang di selenggarakan di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2020.
Kegiatan yang dibuka Wakil Presiden RI, Maaruf Amin ini memaparkan pengelompokan pemetaan IKP, dalam tiga level yakni Sedang, Rendah dan Tinggi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis hasil penelitian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menyebutkan 24 dari 270 daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu. Ada 15 daerah yang paling rawan konflik.
Kabupaten Minut, berada pada Level Rawan Tinggi dengan skor 70.62 persen, menempati urutan ke sembilan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 untuk kategori Kabupaten/Kota se Indonesia, Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terbilang sangat rawan.
Komisioner Bawaslu Minut Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Rahman Ismail, yang juga hadir dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di 270 Kabupaten/Kota di Jakarta ini mengatakan, “Secara nasional, IKP Minut berada pada posisi 9 besar dari 270 daerah yang menggelar Pilkada. Untuk skala Pulau Sulawesi, IKP Minut diurutan 4, sementara di Sulut, Minut urutan pertama tingkat kerawanan Pilkada.
Jadi dalam kondisi pemetaan IKP ini, mencakup empat dimensi melibatkan Lembaga Penyelenggara, Kepolisian, Media Massa dan masyarakat. Peluncuran IKP ini, diharapkan menjadi upaya deteksi dini Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pilkada”, ujar Rahman Ismail SH.
Lanjutnya, “Definisi indeks kerawanan dalam laporan tersebut merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Itu kami pakai untuk mengetahui dan mengidentifikasi, sebagai alat pemetaan dan deteksi dini. Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan pilkada”, tukas Rahman Ismail SH.
IKP adalah indeks yang bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data dari pemilu di tahun sebelumnya. IKP 2020 dianalisis berdasarkan sejumlah indikator yang berupa kasus signifikan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2020 mendatang.
rei