Sulut- setelah mengadakan Rapat Koordinasi Badan Kehormatan (BK) DPRD se Provinsi Sulut,Selasa (19/11/19),kelanjutan dari BK akan menyusun kode etik.
Hal ini di katakan ketua BK Sandra Rondonuwu,Selasa (19/11/19),di ruang BK.
kepada wartawan Politisi Partai PDI P ini mengungkapkan bahwa memang kode etik sudah di atur dalam PP no 12 tahun 2018 mengenai tentang tugas dan tanggung jawab
“Dari BK ini penting sekali kode etik sudah harus ada karena paling tidak itu akan menjadi rambu-rambu bagi anggota DPRD dalam menjaga etika dan moral prilaku sebagai anggota dewan,”tutur Saron
Lanjutnya,untuk target setelah ini BK harus dan akan menyusun kode etik,
“yang menyusun ini hanya BK, tapi makanya kami melaksanakan acara ini dengan menghadirkan pembicara yang pakar hukum dan pakar filsafat etika karena dari situ kita dapat acuan bagaimana kita menyusun kode etik,”terang Anggota Komisi II Bidang Perekonomian ini
Untuk kedepannya BK akan mengadakn rapat lagi dan akan menentukan target waktu
” karena kemarin-kemarin kita rapat membahas bahwa kita akan menyesun tetapi kita akan buat rapat koordinasi supaya kita menyamakan presepsi sambil mengharapkan semua BK di kab/kota agar segera menyusun kode etik.”tutup Saron
(ika)