Sulut- Masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang di berikan pemerintah agar jangan di intimidasi atau di tekan oleh pihak-pihak terkait.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Wenny Lumentut (WL), karena dirinya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat, jika ada penekanan bagi para penerima.
“Saya mendapatkan laporan jika di Minahasa, akan ada penyaluran PKH. Saya ingatkan jika PKH itu bukan milik satu partai, tapi itu murni program pemerintah dan itu sudah berulangkali disampaikan oleh gubernur,”pungkasnya
Lanjutnya, dirinya sangat prihatin dengan keadaan yang di alami masyarakat saat ini
“Karena bertepatan dalam suasana Pemilu dan Pilcaleg, masyarakat penerima PKH ditekan, jika tidak memilih calon partai tertentu PKH-nya akan diberhentikan.Bahkan diduga ada oknum aparat di desa yang mulai mengancam masyarakat agar memilih calon dari partai tertentu,”Tegas WL yang kembali mebcalonkan diri sebagai Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon
Jika terjadi ditengah masyarakat laporkan kepada kami, nanti akan ditindaklanjuti.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPRD Sulut, Sjenny Kalangi. Wakil rakyat dapil Bolmong raya ini mengaku sedih dan prihatin. Pasalnya, menghadapi pemilu dan Pilcaleg, banyak sekali laporan yang masuk jika masyarakat mendapat penekanan dan intimidasi.
“Ketika saya turun ditengah masyarakat itu yang mereka sampaikan. Jangan cederai demokrasi ini hanya karena ada Pemilu dan Pilcaleg. Biarlah masyarakat memilih berdasarkan hati nurani,” tegas Kalangi. (ika)