Sulut- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadakan safari toleransi di Sulut, tepatnya di Ballroom MCC, Kota Manado, Rabu (27/03/19) siang.
Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengajak agar setiap orang menjadi pemilih yang kritis, karena hari ini bangsa indonesia mempunyai problem toleransi yang semakin parah.
“Hari ini sebagai bangsa, kita mempunyai problem toleransi yang semakin parah, dimana semakin sering kita dengar ada hak dasar yang dijamin oleh konstitusi di injak-injak oleh sekelompok masyarakat tanpa ada protes keras dari kekuatan politik dan tanpa ada upaya serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Grace yang didampingi Ketua DPW PSI Sulut Melky Pangemanan juga menyebutkan, bagaimana mungkin ada ormas yang bisa membubarkan orang beribadah, bagaimana mungkin ada sekelompok masyarakat yang bisa menghalang-halangi atau menyegel rumah-rumah ibadah, bagaimana mungkin sekarang orang -orang meninggal saja masih ada penolakan jenazah yang tidak bisa dimakamkan di TPU serta tidak bisa didoakan, padahal itu merupakan keyakinannya.
“Agama mana di negara ini yang tidak ada ritual mndoakan orang yang sudah meninggal. Ini saja hak-hak dasar manusia tidak dipenuhi bahkan diinjak-injak,” tuturnya.
Lanjutnya, dirinya pula mengingatkan bahwa perekat bangsa indonesia adalah toleransi dan solidaritas.
“Jangan lupa, yang menjadi perekat bangsa indonesia adalah toleransi dan solidaritas, tanpa itu ditengah keragaman kita yang mempunyai lebih dari 700 suku dan 1000 bahasa daerah tidak terpecah bela,” tukasnya.
Terkait target nasional dari partai PSI sendiri, Grace mengatakan menargetkan sebagai partai yang baru untuk bisa berada di level 6 sampai dengan 7 persen.
“Target kami pemilu kali ini adalah masuk ke parlemen dan melakukan distruksi atau gangguan atas kenyamanan kekuatan politik lama hari ini. Dimana nyaman tidak masuk kantor, bolos rapat, tidak ikut rapat dengan baik, bahkan UU yang dihasilkan sangat rendah, nyaman tetap terima gaji, tidak ada sanksi dan sebagainnya,”jelasnya
Lanjurnya,kita juga ingin menerapkan standart baru, dimana namanya pejabat publik harusnya pekerjaannya dilaporkan ke publik
“bahkan naik satu level lagi, maka dari itu kita buat sebuah sistem dimana masyarakat yang bisa menentukan apakah wakil rakyatnya bisa lanjut atau dipecat,” Pungkasnya. (ika)