Sulut-Ketua Komisi IV James Karinda mengadakan massa reses II tahun 2018 di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil, Selasa (28/8/2018).
dihadiri oleh para kepala lingkungan, tenaga-tenaga dan kader kesehatan serta warga masyarakat setempat. Tampak hadir Camat Singkil Mursyid Pangalima dan sejumlah lurah.
pengeluhan dari masyarakat terkait ,Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program andalan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ternyata tak mampu yang seharusnya menikmati program tersebut.
“Kami sudah didata, tapi tidak diakomodir,” terang warga.
Meilaya, seorang kader kesehatan juga meminta agar politisi Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan BPJS yang ditanggung pemerintah. Dikarenakan pendapatan mereka minim.
Kepala Puskesmas Wawonasa Nelly Tubagus juga berharap para tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi, mengingat mereka petugas kesehatan sangat beresiko tertular.
“Sebagai contoh di wilayah Puskesmas ada 10 warga yang kena TBC. Tentu ini berbahaya, dan seharusnya tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi,” ucap dia.
Selain itu, sejumlah THL di Puskesmas tersebut juga menyatakan harapan agar bisa diakomodir menjadi ini memang ada moratorium penghentian penerimaan ASN.
“Diharapkan supaya moratorium ini dicabut, mengingat kewenangan pengangkatan ASN asalah kewenangan pusat,” terang Karinda.
Soal KIS, menurut Ketua Komisi IV bidang Kesra itu, juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Bukan dari Pemkot Manado tapi dari Pusat yg akan turun. Di Sulut banyak masalah meski sudah dilaporkan jumlah warga miskin, namun bertambah terus. Entah karena miskin atau tiba tiba muncul jadi miskin,” ungkap dia
Jika belum masuk KIS, Karinda menyarankan masuk JKN yang ditanggung Pemkot Manado, dan dirinya berjanji akan mendorong pemerintah memasukan anggaran ini untuk warga miskin di APBD-P 2018 atau APBD induk 2019 nanti.
“Soal tenaga kesehatan mendapat tunjangan resiko, kami meminta agar tenaga kesehatan meminta referensi dari daerah lain termasuk payung hukum yang tidak bermasalah, sehingga tidak bermasalah jika nanti masuk dalam APBD,” tukas bakal calon anggota DPR RI ini.(ika)