TANGERANG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Serpong Tangerang, Minggu-Selasa (06-08/18).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka Munas VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Susi mengingatkan anggota HNSI agar tak terlibat dalam politik praktis.
“Munas HSNI sudah seperti munas partai ini. Kita tidak boleh berpolitik, kita organisasi profesional,” kata Susi. Dia juga mengingatkan HNSI agar tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Minahasa Utara Meydi Reppy Kumaseh yang juga hadir mengikuti Musyawarah Nasional berkesempatan mengusulkan keluhan nelayan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
“Kami tak hanya sekedar mengikuti Munas dan memilih kepengurusan HNSI yang baru, tetapi berkesempatan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan nelayan dan petani pembudidayaan ikan air tawar yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kebetulan yang hadir dari Dirjen Kelautan, Pertanian, dan sejumlah stakeholder, terkait untuk menjawab kebutuhan nelayan dan petani budi daya ikan air tawar,” ujar Meydi Reppi Kumaseh.
“Kami sudah mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan nelayan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, salah satunya, kebutuhan bantuan kapal tangkap ikan dan dermaga. Sedangkan untuk petani budidaya ikan air tawar membutuhkan infrastruktur irigasi dan bibit serta alat pembudidayaan ikan,” jelasnya.
Pihaknya berharap, apa yang menjadi usulan akan diterima dan ditindaklanjuti agar nelayan dan petani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara lebih maju sehingga kesejahteraan nelayan di Kabupaten Minahasa Utara lebih meningkat.
Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dihadiri oleh Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien, Sekjen Anton Leonard, Ketua Sulut Theo, Ketua Minut Meydi Reppi Kumaseh dan seluruh Ketua dan pengurus HSNI seluruh Indonesia. (reinold)