SULUT – Terkait maraknya boraks masuk di pasar-pasar yang ada di Kota manado, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw meminta pihak BBPOM, Dinas Kesehatan dan Disperindag yang ada di provinsi harus bersinegri dan berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengawasan dan uji produk.
“Seperti kasus bahan-bahan pewarna di cakalang fufu, yang sempat ramai akibat menggunakan pewarna kimia. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, kasus cakalang fufu karena adanya edukasi dari pihak-pihak terkait,” pungkas Angouw, Selasa (20/2/18).
lanjutnya, jika semua pihak intens melakukan pengawasan. Seperti pengujian sampel makanan, maka kedepan semua akan jauh lebih baik
Pihaknya berharap masyarakat jangan panik dengan adanya temuan boraks di makanan jenis mie. Masyarakat jangan khawatir dalam mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Karena sampel yang ditemukan adalah di pasar.
“Untuk di supermarket atau swalayan yang ada di Manado tidak ditemukan boraks di mie. Karena penyimpanannya sudah menggunakan pendingin jadi layak konsumsi. Kalau di pasar tradisional positif berbahan kimia,” jelas Angouw
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sulut Dra Rustyawati Apt M.Kes Epid menjelaskan, pihaknya memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai koordinator pengawasan terkait bahan obat-obatan maupun bahan makananan.
Namun, menurut Rustywati ada beberapa hal yang bukan tupoksi dari BBPOM dan juga dinas-dinas di tingkatan provinsi tetapi ada di tingkatan kabupaten/kota. Kita yang ada di provinsi hanya sebagai koordinator.
“Seperti kasus cakalang fufu, setelah ditemukan bahan Rodamin B atau pewarna kimia. Dilakukan pembinaan, akhirnya saat ini sudah menggunakan bahan makanan alami,” jelasnya.
Rustyawati berjanji pihaknya akan terus melakukan pengujian dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kasus serupa.
“BBPOM memiliki SOP dalam melakukan penindakan. Contohnya, kami tidak bisa mempublish produsen menggunakan bahan kimia. Karena bisa menjadi celah pada kompetitor produsen untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
“Tapi kami akan melakukan pembinaan. Jika tidak ada perubahan, maka BBPOM akan merekomendasikan pencabutan hak produksi,” tandasnya.
(ika)
