Minut-Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Pemkab Minut melalui Badan Keuangan Minut tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 di Hotel Sutan Raja pada Rabu, 13/09/17.
Bupati Panambunan dalam sambutannya mengatakan, “Bimtek ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD Tahun Anggaran. Saya mengajak semua yang hadir disini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD.
Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Saya berpendapat, dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Bupati Minut Vonnie A Panambunan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah merestui kegiatan ini digelar bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Minut sehingga kedepan dapat menjalankan tugas dan menjadi pribadi yang taat terhadap perundang-undangan,” ungkap Panambunan.
“Kiranya dengan digelar kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 ini dapat memberikan pemahaman bagi kita sekalian, terutama dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar VAP.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut Hengky Kwinhatmaka SE.ME dalam sambutannya mengatakan, Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pemberian opini 2016 kemarin berkat bimbingan dan komitmen Bupati Minahasa Utara sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 sudah memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulut untuk yang kedua kalinya.
“Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bagaimana mempertahankan Opini WTP ini dengan pendekatan penerapan dan penyelenggaraan sistem pengendalian hindaran Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah secara khusus Kabupaten Minahasa Utara,” ungkap Kwinhatmaka
Lanjut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut itu, agar tata kelola keuangan bisa lebih baik dan transparan serta akuntabel yang memang ujungnya adalah dalam pelaksanaan audit BPK RI dapat di berikan opini WTP walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi catatan BPK, namun saya belum memperoleh datanya terkait hal-hal yang masih perlu perbaikan.
“Saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan kami atas nama BPKP
juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan dalam membimbing dan mendampingi secara khusus dalam pengelolaan keuangan,” ucap Kwinhatmaka
Hadir Dalam Kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minut Ir Jemmy Kuhu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rivino Dondokambey, Kepala Badan Keuangan.
reinold