DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar agenda Reses I Tahun 2017, guna menyerap aspirasi rakyat di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing.
Agenda Reses Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw digelarnya di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang kota manado, Selasa (2/05/17). Dalam reses I Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang terpilih di Dapil Kota Manado ini, banyak Masukan dan Pertanyaan dari masyarakat diantaranya masa listrik padam yang dilakukan oleh pihak PLN dan naiknya tarif listrik. Begitu juga dengan dengan program pemerintah yakni BPJS kesehatan, yang sampai saat ini masih banyak belum dinimati masyarakat.
Menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat mengenai PLN dan program pemerintah BPJS Kesehatan dijelaskan Angouw, terkait pemadaman listrik kendalanya transmisinya dan adanya pohon-pohon yang sudah tidak baik yang sudah mengganggu kabel. Untuk tarif menurut Angouw, pihaknya akan koordinasikan dengan PLN.
“Mengenai BPJS dan KIS itu yuran BPJS di tanggung Negara, BPJS itu Asuransi, KIS ini pemerintah yang bayar. Ada BPJS mandiri itu di bayar sendiri,ada yang tidak mampu yang di bayar negara itu adalah KIS, di Sulut ada 30% yang belum tercover.Koordinasi saja dengan lurah, karena ini tanggung pemerintahan dalam kota, kalau nanti ada masalah pemerintah provinsi sulut akan membantu. saya berharap agar yang mengikuti kartu BPJS mandiri agar membayar asuransi tepat waktu, agar tidak mengalami kesulitan”.Pungkas Angouw.
Sementara itu Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon Lucia Taroreh ST dilakukannya di Desa Warembungan Minahasa, banyak juga yang disampaikan rakyat terkat aspirasi mereka. Diantarnya yang menjadi keluhan mereka yakni masalah keamanan karena tidak ada pos keamanan polisi, dibidang pendidikan tidak adanya perpustakaan serta sarana prasarana lain dalam memajukan pendidikan seperti laboratorium komputer, dan juga terkait kesehatan banyak masyarakat mengeluh mengenai BPJS yang saat ini banyak belum tercover.
Menanggapi Apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari warga Lucia mengatakan terkait pengadaan Pos polisi akan di usulkan langsung ke Pemerintah,dan untuk Pendidikan untuk SD dan SMP itu ranah dari Pemerintah Kabupaten.
“Nanti akan di sampaikan ke Pemkab agar mutu Pendidikan di Desa Warembungan, bisa berjalan dengan baik dalam meningkatkan Pendidikan. Untuk Program BPJS, yang belum mempunyai BPJS atau KIS bisa melapor ke Pemerintah Desa, BPJS ada yang mandiri dan dari Pemerintah,” jelas Taroreh.
Amir Liputo SH Anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado ini, menggelar reses menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Titiwungen Selatan Ling V, Kamis (4/05/17). Warga mengelukan terkat Puskesmas Pembantu (Pustu), yang seharusnya bisa membantu warga untuk kesehatan tapi sudah tidak di buka.
Adapun keluhan lain yakni PLN terkait pemadaman listrik, dan diharapkan adanya pelatihan-pelatihan atau kursus untuk pemuda yang putus sekolah atau yang tidak bekerja.
Menanggapi semua aspirasi masyarakat, Amir Liputo mengatakan bahwa tidak boleh ada fasilitas kesehatan di tutup. Apalagi tanah yang sudah di hibahkan dan di huni tanpa ada aktifitas di puskesmas.
“Untuk Pemadaman Listrik akan di sampaikan kepada pihak PLN yang ada,juga untuk pelatihan pemuda itu anggarannya sangat besar, seharusnya buat kelompok.dan bergabung dengan KNPI dan karang taruna, karena di dalamnya ada pelatihan kursus untuk pemuda-pemuda,”tandas Liputo.
Lain halnya lagi aspirasi yang diterima Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon Jenny Marho Mumek, yang menggelar reses I di Tahun 2017 bertempat di Desa Panasen Kecamatan Kakas Minahasa, Sabtu (6/05/17).
Dimana masyarakat menyampaikan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) serta infrastruktur ruas jalan utama yang adalah jalan Provinsi, serta bantuan alat-alat pertanian.
Menanggapai semua aspirasi rakyat itu Mumek Mengatakan, ini harus menjadi perhatian Pemerintah yang ada, dan ini nantinya akan di sampaikan lewat Rapat Paripurna.
“Untuk drainase perlu perhatian Pemerintah dan ini akan di sampaikan dalam rapat paripurna,pemerintah berusaha agar akses-akse jalan, terkait jalan perkebunan di desa panasan semua ada keterkaitan, jalan ini merupakan faktor yang sangat penting tapi ini menjadi tanggung jawab pemerintah kab, tapi tidak masalah, bantuan alat pertanian itu akan kami sampaikan kepada Dinas Terkait , kalau ada bantuan dari provinsi kami akan koordinasi, dan setahu saya dinas pertanian banyak memberikan bantuan alat-alat,” pungkas Mumek di dampingi Staf DPRD Sulut Jack Tooy, dan Hukum tua Desa Panasen Kecamatan Kakas.
(Liputankhusus/Ikha)